Comscore Tracker

Luhut Geram Banyak Orang Komentari Draf Palsu Omnibus Law

Luhut membantah Omnibus Law merugikan buruh

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram atas banyaknya pihak yang mengomentari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Sebab draft yang dijadikan bahan perbincangan itu merupakan draft tidak asli.

"Jangan buat komentar draf tidak resmi. Banyak bertebaran di luar itu draf tidak resmi, yang bisa menimbulkan keributan," jelas Luhut di kantornya, Rabu (18/2). 

Baca Juga: LBH Ansor Mencium Penyusunan Omnibus Law RUU CLK Dilakukan Diam-diam

1. Luhut tegaskan pemerintah melindungi kepentingan buruh dalam omnibus law

Luhut Geram Banyak Orang Komentari Draf Palsu Omnibus Law(Ilustrasi tenaga kerja) ANTARA FOTO/Siswowidodo

Luhut menegaskan bahwa pemerintah melindungi kepentingan buruh. Hal ini sekaligus membantah bahwa draf RUU Omnibus Law merugikan buruh. 

"Pemerintah sangat berkepentingan lindungin buruhnya," ucap Luhut.

Di sisi lain, jaya Luhut, pemerintah juga melindungi kepentingan para pelaku usaha agar iklim investasi di dalam negeri bisa tetap terjaga baik. 

"Pemerintah berkepentingan memberikan suasana kondusif kepada investor untuk mereka inevstasi. Harus win-win," tambahnya.

2. Luhut kembali membantah draf RUU Omnibus Law merugikan

Luhut Geram Banyak Orang Komentari Draf Palsu Omnibus LawIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Saat kembali disinggung soal kebijakan-kebijakan yang ada dalam draf omnibus law, mantan Kepala Staf Presiden ini menegaskan bahwa draf yang resmi hanya yang ada di tangan DPR saat ini. 

"Kamu draf mana? Di mana kamu dapat? Jangan asal, saya bilang tadi draf yang secara resmi diserahkan pemerintah ke parlemen. Kamu lihatlah," tegas Luhut. 

3. Buruh tolak draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Luhut Geram Banyak Orang Komentari Draf Palsu Omnibus LawBuruh menolak RUU Omnibus Law karena dianggap menghilangkan hak hak buruh (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal geram dengan isi draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terutama dalam klaster ketenagakerjaan.

Iqbal mengatakan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, agen outsourcing diberikan ruang secara resmi oleh negara sehingga perusahaan bisa sewenang-wenang untuk memberhentikan buruh dari pekerjaannya.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menurutnya, perusahaan bisa melakukan kontrak kerja secara terus-menerus kepada buruh tanpa tenggat waktu yang ditentukan sehingga tidak ada kejelasan yang pasti terkait status mereka di perusahaan.

“Pembuat atau konseptor RUU itu memberikan ruang (bagi perusahaan untuk melakukan kontrak terus-menerus) dan dibenarkan dalam konstitusi,” kata Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/2).

Baca artikel menarik lainnya di IDN App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Dua Menteri Akui Ada Salah Ketik Dalam Draf Omnibus Law Cipta Kerja

Topic:

  • Dhana Kencana

Berita Terkini Lainnya