Comscore Tracker

Bahaya! UU Omnibus Law Mengancam Pekerja Startup, Ada Pasal yang Aneh

Padahal banyak anak muda yang bekerja di startup

Jakarta, IDN Times - Terdapat keanehan pasal dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law klaster ketenagakerjaan. Hal itu diungkap oleh Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira.

Salah satu yang bermasalah adalah Pasal 42 Ayat 3. Bhima menyebut pasal tersebut dapat membahayakan anak muda khususnya generasi millennial yang menggantungkan harapan bekerja mereka di perusahaan rintisan atau startup.

"Padahal startup ini jadi harapan anak millennial untuk kerja di situ," kata Bhima kepada IDN Times, Rabu (26/2).

Baca Juga: Luhut Geram Banyak Orang Komentari Draf Palsu Omnibus Law

1. Apa isi pasal tersebut?

Bahaya! UU Omnibus Law Mengancam Pekerja Startup, Ada Pasal yang AnehIDN Times/Auriga Agustina

Pada Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat."

Lalu pada ayat 3, disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi:

a. anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

2. Apa bahaya pasal tersebut?

Bahaya! UU Omnibus Law Mengancam Pekerja Startup, Ada Pasal yang AnehIDN Times/Rizka Yulita

Bhima mengkritik tidak adanya pengesahan atau pengeculian perlunya pengesahan dari pemerintah pusat (Pasal 42 ayat 3 poin C) terkait tenaga kerja asing dapat membahayakan tenaga kerja Indonesia.

"Artinya TKA yang bekerja untuk startup tidak memerlukan pengesahan rencana dan izin dari Pemerintah. Kalau dari startup kenapa dikecualikan dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Kan artinya memberikan pintu selebar-lebarnya untuk TKA masuk startup," kata Bhima.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat 1 disebutkan: "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk."

3. Kebebasan bagi TKA bekerja di startup Indonesia

Bahaya! UU Omnibus Law Mengancam Pekerja Startup, Ada Pasal yang AnehIDN Times/Rizka Yulita

Selain itu, Bhima mengatakan tidak ada detail pengaturan berapa lama TKA bisa bekerja di Indonesia serta syarat lainnya.

"Kayak ada detail sampai kapan dia bekerja, kemudian untuk apa skill-nya dan ada syarat-syarat seperti transfer skill atau knowledge itu juga harus disebutkan dalam pasal ini," jelas Bhima memaparkan.

Baca Juga: LBH Ansor Mencium Penyusunan Omnibus Law RUU CLK Dilakukan Diam-diam

Topic:

  • Dhana Kencana

Berita Terkini Lainnya