Era 4.0, Ternyata 23 Juta Pekerja Indonesia Tak Lulus SMP
Semarang, IDN Times - Memasuki era revolusi industri 4.0, sudah ada sebanyak 23 juta pekerja Indonesia yang terdampak oleh sistem otomatisasi. Menurut Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, sejak tahun 2016 hingga 2018 rata-rata terdapat 240 ribu yang sudah di-PHK.
"Ini bagi saya, sudah harus dihadapi dengan serius. Karena diperkirakan akan ada 23 juta jenis pekerjaan yang terdampak sistem yang serba otomatisasi sampai akhir 2030 mendatang," kata Ida saat berbicara di hadapan para pengajar BLK Kota Semarang, di Jalan Majapahit, Pedurungan, Selasa (26/11).
1. Ada 27-46 juta pekerjaan baru muncul selama revolusi 4.0
Tak cuma itu saja, kataya di saat bersamaan juga akan muncul sebanyak 27-46 juta pekerjaan baru selama revolusi industri 4.0.
Ida mengatakan, ini jadi tantangan yang berat bagi dunia kerja dalam negeri mengingat sama ini terdapat 57,64 persen tenaga kerja yang hanya lulusan dibawah SD dan SMP.
"Maka bisa dibayangkan ini benar-benar tantangan sangat berat. Karena tenaga kerja yang kita miliki komposisinya lebih besar yang tingkat pendidikannya dibawah SD dan SMP," terangnya.
2. Menaker ingatkan tantangan yang dihadapi sangat berat. Karena separuh lebih masih jadi pekerja informal
Ia menjelaskan saat ini terdapat
55,72 persen pekerja yang masih berkutat di sektor informal. "Dan data yang kita dapatkan dari survei di lapangan, sampai dengan September 2019, ada 23 ribu pekerja Indonesia yang terdampak otomatisasi selama revolusi industri 4.0," paparnya.
Dengan adanya kondisi ini, ia menyarankan kepada 6 hingga 29 juta pekerja harus mulai mengikuti pelatihan lagi agar mendapatkan pekerjaan yang baru.
"Kita perlu menambah kompetensi tenaga kerja dengan program triple skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling," imbuhnya.
3. BLK harus berikan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja
Ia berharap ke depan BLK dalam memberikan pelatihan vokasi dapat semakin terintegrasi dengan informasi dunia kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, serta sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kita juga harus mampu melihat tren pasar. Hal itu sangat diperlukan untuk menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang ada," katanya.
Ia mengatakan yang diperlukan saat ini adalah sebuah kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel dan kondusif sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Kita minta para kepala daerah bisa merespon tantangan ini dengan mengajak BLK berpikir visioner dan melakukan peningkatan SDM tenaga kerja kita," ujarnya.
