Apersi Jateng Minta Kuota Rumah Subsidi Ditambah, Ini Alasannya
Semarang, IDN Times - DPD Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia (Apersi) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mendesak pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi. Sebab, kuota rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah ini akan habis pada akhir bulan Agustus 2024.
1. Kuota rumah subsidi akan habis bulan Agustus 2024
Untuk diketahui, permintaan rumah subsidi oleh masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun, yakni mencapai 300 ribuan per tahun secara nasional. Kendati demikian, kuota rumah subsidi pada tahun 2024 hanya dianggarkan 166 ribu unit atau lebih rendah dari realisasi tahun 2023 sebanyak 230 ribu unit.
Ketua DPD Apersi Jateng dan DI Yogyakarta, Slamet Santoso mengatakan, kuota rumah subsidi tahun 2024 ini diperkirakan akan habis pada akhir bulan Agustus tahun 2024. Hal ini mengkhawatirkan dan meresahkan bagi para pengembang, khususnya di Apersi yang membangun rumah subsidi.
“Kalau permasalahan kuota ini tidak diatasi, maka akan banyak pengembang yang bermasalah terutama cash flow. Sebab, mereka bisa tidak ada pemasukan dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2024, bahkan mungkin sampai dengan Januari tahun 2025,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2024).
2. Bisa akibatkan pengembang gulung tikar
Untuk diketahui, kata dia, sebagian besar pengembang perumahan yang tergabung dalam Apersi Jateng dan DI Yogyakarta menggunakan pembiayaan perbankan, sehingga berkurangnya kuota rumah subsidi akan mengakibatkan semakin banyak pengembang yang gagal bayar dan pada akhirnya akan gulung tikar.
Padahal, berdasarkan kajian IPB tahun 2021, tentang dampak sosial ekonomi dari program FLPP, bahwa pembangunan perumahan memiliki multiplier effect pada sektor-sektor lainnya kurang lebih 185 sektor.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki peran sebagai pendorong dan juga sebagai penggerak bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Apersi minta tambahan 60 ribu unit rumah subsidi
“Sebagai contoh, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada sektor perumahan mencapai 30,34 juta orang. Dari jumlah tersebut, total pekerja yang langsung terkait dengan sektor perumahan sebesar 19,17 juta orang dan pekerja yang tidak langsung terkait dengan industri pada sektor perumahan sebesar 11,17 juta orang,” terang Slamet.
Maka itu, imbuh dia, apabila di tahun ini tidak ada penambahan kuota, maka pihaknya yakin akan berdampak pada penurunan sektor lain yang merupakan sektor pendukung perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Untuk itu, kami DPD Apersi Jateng dan DIY meminta kepada seluruh Kementerian dan lembaga terkait agar ada penambahan kuota rumah subsidi untuk tahun 2024. Minimal sebesar 60 ribu unit rumah subsidi bagi MBR,” tandas Slamet.
