6 Kontroversi Edhy Prabowo dalam Setahun Pertama sebagai Menteri KKP

2. Pembiaran 1.000 kapal asing di Natuna

Kapal asing berbendera Hongkong, yang sempat dihadang warga (IDN Times/ istimewa)

Edhy pernah meminta masyarakat tidak mudah terpancing terkait dugaan seribu kapal asing di laut Natuna. Ia mengatakan, 1.000 kapal memang tampak banyak. Namun, belum tentu semua kapal asing karena banyak kapal lain yang lewat, misalnya kapal dagang.

"Itu kapalnya harus dilihat sebagai kapal apa dulu, kapal dagang, transportasi, nelayan, kalau kapal nelayan (asing) ada kan sudah kami ambil. Buktinya waktu Vietnam berhasil kami ambil tiga. Kalau ribuan kapal itu kan memang daerah padat, tempat lalu lalang. Nah, sekarang permasalahan itu jenis kapal apa saja?" kata Edhy.

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksmana Madya TNI Yudo Margono mengatakan KRI dalam posisi siaga tempur pengamanan laut di Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini, kata Yudo, dilakukan sebagai bagian dari upaya menegakan kedaulatan negara.

"Ada dua KRI yang kami kerahkan dan ditambah menjadi tiga menyusul esok. Ini kami lakukan karena ada pelanggaran kedaulatan di Natuna," kata Yudo seperti dikutip dari kantor berita ANTARA.

TNI AL, kata Yudo mendeteksi ada sekitar 30 kapal penangkap ikan asing yang dikawal oleh tiga kapal pengawas mereka. Kapal tersebut diduga merupakan pasukan penjaga pantai dari Tiongkok.

Ia pun sudah mengingatkan para prajuritnya agar tidak terpancing ketika bertemu dengan kapal pencari ikan dan penjaga perbatasan Tiongkok. Yudo mendorong agar para prajuritnya menggunakan upaya persuasif lebih dulu untuk mengusir kapal dari Tiongkok keluar dari perairan Natuna.

3. Nelayan dilarang menangkap kepiting di bawah berat rata-rata 150 gram

IDN Times/Istimewa

Edhy sempat mempertimbangkan terkait aturan penangkapan kepiting di laut yang harus memenuhi standar berat yaitu di atas 150 gram. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Menurutnya politikus Gerindra ini, aturan batas berat penjualan kepiting tersebut akan dibedakan dengan budi daya. Hasil tangkapan dari budi daya, bisa dijual ke pasaran meskipun beratnya kurang dari 150 gram.

4. Cabut larangan cantrang untuk tangkap ikan

IDN Times/ Muchammad

Edhy pun setuju mencabut larangan penggunaan cantrang. Ia mengklaim keputusannya tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja di kapal-kapal cantrang. "Dari pada awak-awak kita kerja jadi ABK di luar negeri, lebih baik mereka kerja di negeri sendiri. Kita awasi dan atur penggajiannya sehingga mereka diperlakukan secara baik," ujarnya seperti dikutip dari ANTARA, Senin (6/7/2020).

Edhy menyebut kapal-kapal cantrang yang tadinya menganggur akan kembali melaut. Kondisi itu jelas akan membuat kapal-kapal tersebut akan membutuhkan tenaga kerja. Sejalan dengan kebijakan tersebut, KKP juga telah mempermudah perizinan kapal melalui aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang bisa diakses 24 jam.

Mantan anggota DPR ini mengungkapkan bahwa ke depannya penggunaan cantrang akan diatur berdasarkan zonasi penangkapan. Keputusan itu diambil agar nelayan kecil dan nelayan besar tidak bersinggungan.

Selain itu, KKP juga akan mengatur panjang tali cantrang hingga ukuran jaring juga diatur untuk menghindari eksploitasi sumber daya laut. Edhy menyampaikan bahwa pihaknya telah menemui ahli kelautan, pelaku usaha serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Baca Juga: Menteri KKP Klaim Izin Penggunaan Cantrang Ciptakan Lapangan Kerja

5. Impor garam

Ilustrasi garam (IDN Times/Ita Malau)

Selanjutnya adalah kebijakan impor garam. Pada awal tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memutuskan kuota impor garam untuk tahun ini naik menjadi 2,9 juta ton dari kondisi 2019 sekitar 2,6 juta ton.

Pelaksana tugas Dirjen Pengolahan Ruang Laut, KKP Haryo Hanggono mengungkapkan naiknya kuota impor garam sudah menjadi kesepakatan saat rapat koordinasi terbatas bersama Kemenko Perekonomian di Jakarta belum lama ini.

Ia berdalih kenaikan impor garam karena selaras dengan adanya pertumbuhan industri yang ada saat ini. "Kuota impor garam yang naik karena ada pertumbuhan industrinya ada yang 6 persen, ada juga yang 13 persen. Jadi kuota impornya ada kenaikan 300 ribu. Tahun lalu 2,6 juta ton. Sekarang 2,9 juta ton," akunya, Jumat (31/1).

Edhy mengatakan, salah satu jenis garam industri yang masih belum bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri adalah yang mengandung chlor alkali plant (CAP). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan lahan sebesar 400 hektare di Nusa Tenggara Timur untuk pengadaan garam jenis tersebut.

Baca Juga: 5 Hal tentang Cantrang Nelayan yang Penggunaanya Dilarang Menteri Susi

6. Izin pembuangan limbah tailing ke laut dinilai suatu kemunduran

Istimewa

Mantan Wakil Ketua Umum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan KKP Chalid Muhammad menyoroti beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah mundur dari jabatannya tersebut.

Salah satunya kemungkinan diizinkannya pembuangan limbah tailing ke laut (submarine tailing disposal). Chalid menilai langkah tersebut adalah kemunduran. Sebab, di banyak negara STD telah dilarang, termasuk Canada yang merupakan negara pertama yang mengizinkan STD.

"Saat ini ada empat perusahaan yang telah mengajukan izin dan ada 10 perusahaan lain sedang menanti peluang. Kami berharap Pak Menteri dapat terus mempertahankan wilayah perairan laut kita khususnya wilayah pengelolaan perikanan (WPP) bebas dari pembuangan limbah tambang," ungkap Chalid.

7. Kebijakan-kebijakan Edhy diduga sebabkan dua pejabat KKP mundur

KKP melepasliarkan 95.610 benih lobster (Dok. KKP)

Terlepas dari itu, mundurnya Chalid yang juga sempat membuat Edhy Prabowo disorot. Chalid merupakan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) disebut-sebut akibat dirinya tidak sejalan dengan banyak kebijakan Edhy.

Organisasi tersebut memiliki kepentingan langsung atas setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP. Menurutnya, KNTI memberikan dukungan atas kebijakan KKP dan boleh jadi akan menentangnya bila kebijakan tersebut berdampak buruk bagi nelayan.

Chalid menjadi orang kedua yang mundur setelah Zulficar Mochtar juga mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan alasan prinsip pribadi. Surat pengunduran diri itu diajukan kepada Menteri KKP per 14 Juli 2020. 

Zulficar dilantik Menteri Kelautan dan Perikanan era Susi Pudjiastuti pada 2016. Meski Zulificar mengatakan dirinya mengundurkan diri, pihak KKP menyatakan telah memberhentikan Zulficar Mochtar.

Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga: Kisruh Izin Ekspor Benih Lobster, Ngabalin Minta Susi Tak Ikut Campur