Comscore Tracker

Deklarasi KAMI ala Kampanye, PKB: Itu Orang-orang yang Kalah Pilpres

KAMI ajukan 8 tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo

Jakarta, IDN Times - Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding angkat suara ihwal deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menyebut koalisi tersebut merupakan kumpulan orang-orang yang kalah pada Pilpres 2019 lalu. Pasalnya, deklarator KAMI adalah tokoh yang berada di kubu oposisi.

“Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama, sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu,” kata Karding yang juga eks anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ketika dihubungi IDN Times, Selasa (18/8/2020).

1. Karding menilai KAMI tidak menjalankan demokrasi yang tepat

Deklarasi KAMI ala Kampanye, PKB: Itu Orang-orang yang Kalah PilpresIDN Times/Dhana Kencana

Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8/2020) oleh Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Said Didu, Rocky Gerung, Refly Harun, Rochmad Wahab, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, dan Muhsin Al-Atas.

“Kalau dari sisi demokrasi sebenarnya hal semacam ini boleh dikatakan orang-orang yang tidak menjalankan demokrasi secara tepat. Dalam demokrasi itu kalau kalah ya sudah, kita mengambil posisi yang terbaik adalah mendukung pemerintah di hal-hal yang positif,” ujar Karding.

Baca Juga: Anggaran TNI Dinilai Minim, Menhan: Sudahlah Gatot Nurmantyo!

2. Seharusnya KAMI gotong-royong bersama pemerintah

Deklarasi KAMI ala Kampanye, PKB: Itu Orang-orang yang Kalah PilpresDeklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)

Menurutnya, tujuan KAMI sebenarnya lebih pada oposisi bagi pemerintah. Sehingga demokrasi yang menurutnya tidak tepat karena seharusnya ikut bergotong- royong bersama pemerintah menghadapi pandemik COVID-19.

“Menyelesaikan masalah yang ada termasuk penderitaan masyarakat yang terjadi karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan,” ucap dia.

3. Ini 8 tuntutan KAMI ke pemerintah

Deklarasi KAMI ala Kampanye, PKB: Itu Orang-orang yang Kalah PilpresDeklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8/2020) di Taman Proklamasi (Youtube.com/realitaTV)

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti-Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Baca Juga: Seperti Kampanye, Gatot Nurmantyo hingga Din Syamsuddin Deklarasi KAMI

Topic:

  • Dhana Kencana

Berita Terkini Lainnya