Deretan Menteri yang Diprediksi Tanggalkan Jabatan di Kabinet Jokowi

2. Wiranto

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Nama Wiranto menjadi salah satu yang dikabarkan bakal keluar dari daftar kabinet Jokowi. Salah satu alasannya adalah eksistensi Partai Hanura saat ini sedang berada di ujung tanduk lantaran di Pemilu 2019 gagal menembus ambang batas parlemen. 

Posisi Partai Hanura di Pemilu 2019 terpuruk, hal ini membuat Partai Hanura kesulitan melanjutkan sepak terjangnya. Suasana semakin meruncing lantaran Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO malah saling menyalahi.

Oso menyebut Wiranto sosok yang membuat Hanura kalah di Pemilu tahun 2019. Menurutnya, Wiranto yang seharusnya menjawab seputar penyebab partai bernomor urut 13 itu gagal melenggang kembali ke Senayan tahun ini. 

Begitu pula dengan Wiranto yang tak mau disalahkan, malah menyatakan kekecewaannya lantaran Hanura dipimpin oleh Oso. Sebab selama 10 tahun berjuang mendirikan partai, dia berhasil meloloskan Hanura sebanyak dua kali parlemen.

Selain isu internal partai, Wiranto juga erat kaitannya dengan isu pelanggaran HAM. Banyak pihak menilai kapasitas Wiranto sebagai Menko Polhukam tidak memiliki kewenangan untuk menjadi koordinator penyelesaian kasus HAM di masa lalu dan meminta Presiden Jokowi memastikan proses hukum terus berjalan dengan baik supaya keadilan segera terwujud.

3. Rini Soemarno

IDN Times/Galih Persiana

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjadi salah satu menteri yang mendapat teguran dari Presiden Jokowi bersamaan dengan Menteri Ignasius Jonan. Jokowi menegur Jonan dan Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai US$2,09 miliar pada Mei 2019. Jokowi meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

Nama Rini sempat beberapa kali menjadi perhatian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya dianggap justru merugikam negara. Salah satunya adalah skandal proyek PLTU Riau 1 yang sudah menyeret nama Dirut PLN. Selain itu, nama Rini menjadi perhatian publik lantaran rekaman teleponnya dengan Sofyan Basir yang terkait "bagi-bagi fee" dan sudah sampai ke telinga anggota DPR RI.

Akibat permasalahan tersebut, nama Rini diprediksi tidak akan ada lagi di dalam daftar menteri Kabinet Kerja Jilid II mendatang.

Baca Juga: Soal Kursi Kabinet, NasDem Serahkan ke Jokowi-Ma'ruf Amin

4. Lukman Hakim Saifuddin

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diduga menerima uang Rp10 Juta dari tersangka Haris. Selain itu, tim penyidik KPK juga menemukan uang-uang lain di laci meja kerja Menag Lukman. Jumlah uang yang ditemukan di laci tersebut mengejutkan karena nilainya cukup fantastis yaitu Rp180 juta dan US$30 ribu.

Sekjen PPP, Arsul Sani sempat menyebut uang tersebut merupakan honor yang diterima Menag Lukman. Namun, pernyataan itu dibantah oleh jubir KPK, Febri Diansyah. Menurut dia, uang yang disita oleh penyidik KPK dari yang kerja menteri yang juga merupakan politikus PPP itu bukanlah honor.

Akibat kasus yang menimpanya, Lukman diprediksi menjadi salah satu menteri yang tidak akan melanjutkan tugasnya dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi mendatang.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan PPP mengatur prinsip bergantian sehingga nama Lukman kemungkinan besar tidak akan diajukan kembali menjadi calon menteri dari PPP.

5. Imam Nahrawi

(Menpora Imam Nahrawi ketika menjadi saksi di persidangan) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menjadi salah satu yang diprediksi tidak akan melanjutkan tugasnya dalam kabinet. Hal ini lantaran, KPK pernah memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk dimintai keterangan mengenai praktik suap penyaluran dana hibah di kementerian yang dipimpinnya.

Bahkan, komisi antirasuah sudah sempat menggeledah kantor milik Imam dan mengamankan beberapa dokumen yang mengindikasikan dirinya terlibat dalam kasus dana hibah.

Baca Juga: PKB Minta Jatah 10 Kursi di Kabinet, Ini Respons Ma'ruf Amin