Comscore Tracker

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Kenaikan Iuran BPJS Direspon Negatif

Tingkat kepuasan publik turun semenjak 2018

Jakarta, IDN Times - Masa kerja periode kedua pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin telah melewati 100 hari. Namun kepuasan publik terhadap kinerja mereka menunjukkan penurunan.

Hasil survei yang dilakukan oleh Alvara Research Centre selama periode akhir Januari 2020 hingga awal Februari 2020 menunjukkan tingkat kepuasan publik 69,4 persen. Angka tersebut jika dibandingkan di bulan Agustus 2019, tingkat kepuasan masih berada di angka 76,7 persen.

Pendiri dan CEO Alvara Research Centre, Hasanuddin Ali, mencatat angka itu merupakan kali pertama terjadi sejak 2018. Sebab selama ini tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah selalu berada di atas angka 70 persen. 

"Ini menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam 100 hari bekerja, sehingga hal ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk memacu kinerjanya di berbagai sektor strategis," ungkap Hasanuddin melalui keterangan tertulis pada Kamis (13/2). 

Tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi di periode pertamanya memimpin, dicatat oleh Alvara masih lebih tinggi yakni 77,2 persen. Survei itu dicatat sendiri oleh Alvara pada Januari 2015 lalu.

Sementara pada survei yang dilakukan pada 2020, Alvara mendapatkan data dengan melakukan wawancara dan tatap muka. Wawancara dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi di Indonesia. Hasilnya, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error 3,16 persen. 

Lalu, sektor apa saja yang dinilai oleh publik mengalami penurunan? Termasuk menteri mana saja di periode kedua kepemimpinan Jokowi, yang dinilai oleh publik bekerja dengan baik dalam 100 hari pertama? Berikut ulasannya.

Baca Juga: Ekonom: 100 Hari Kerja, Jokowi Tidak Buat Perubahan

1. Kebebasan berpendapat di era Presiden Jokowi dinilai oleh publik mengalami penurunan

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Kenaikan Iuran BPJS Direspon NegatifPresiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Di dalam survei yang dilakukan oleh Alvara, ada tujuh aspek di mana publik merasa puas dalam 100 hari kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketujuh aspek itu yakni transportasi publik (84,8 persen), pendidikan (84,4 persen), telekomunikasi dan internet (83 persen), pembangunan infrastruktur (80,9 persen), layanan kependudukan (78,5 persen), kesehatan (77,6 persen) dan kebebasan berpendapat (74,7 persen). Namun, bila melihat perbandingan aspek yang sama pada Agustus 2019, terdapat penurunan yang signifikan dalam hal kebebasan berpendapat. Pada tahun lalu, tingkat kepuasan publik dalam hal bebas menyampaikan pendapat 78,6 persen, artinya mengalami penurunan 3,9 persen. 

Angka signifikan lainnya yang mengalami penurunan drastis ada di sektor kesehatan. Apabila pada Agustus 2019, tingkat kepuasan mencapai 82,7 persen, maka di awal tahun 2020, menurun 5,1 persen menjadi 77,6 persen. 

"Naiknya iuran BPJS dan pembatasan akses internet secara terbatas beberapa waktu lalu ternyata berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik," kata Hasanuddin. 

Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019, maka Jokowi resmi menaikan iuran BPJS sebesar 100 persen. Di dalam pasal 34 tertulis bahwa iuran yang harus dibayarkan untuk kelas III sebesar Rp42 ribu per bulan, peserta kelas II dikenai biaya Rp110 ribu dan peserta kelas I harus membayar Rp160 ribu per bulannya. 

Akibat kenaikan yang signifikan itu, maka banyak peserta yang memilih untuk menurunkan kelasnya. Data yang diperoleh BPJS per (6/1) lalu ada 372.924 peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang memilih turun kelas. Mereka mengaku keberatan dengan biaya yang dikenakan oleh pemerintah. 

Alvara juga menggambarkan tujuh aspek di pemerintahan Jokowi dengan tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 yakni peningkatan ekonomi keluarga (64,7 persen), penegakan hukum (63,6 persen), kesejahteraan tenaga kerja (62,2 persen), pemberantasan korupsi (61,5 persen), kemudahan lapangan kerja (60,8 persen), stabilitas harga bahan pokok (56,2 persen) dan pengentasan kemiskinan (51,9 persen). 

Baca Juga: 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Mahasiswa Sebut Banyak Blundernya

2. Isu bersih-bersih BUMN menjadi gebrakan yang paling banyak didukung oleh publik

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Kenaikan Iuran BPJS Direspon NegatifIDN Times/Margith Juita Damanik

Sementara, bila dilihat dari berbagai isu yang berkembang dalam 100 hari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, maka ada tiga permasalahan yang mendapat kepuasan yang tinggi dari publik. Pertama, mengenai bersih-bersih BUMN yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir dengan tingkat kepuasan 71 persen, lalu kedua, penghapusan ujian nasional oleh Menteri Nadiem Makarim 51,7 persen dan ketiga, sertifikat pra nikah yang digagas oleh Menteri Fachrul Razi menuai 33,8 persen kepuasan publik. 

Sedangkan, untuk isu kenaikan iuran BPJS, merupakan isu yang paling tak memuaskan publik. Terbukti, hanya 7,2 persen publik yang puas dengan kebijakan tersebut. 

"Ini menunjukkan pemerintahan baru ini belum mampu membaca dengan baik keinginan masyarakat sehingga menjadi faktor turunnya kepuasan publik. Seyogyanya, segala kebijakan harus dikaji secara cermat untuk kepentingan masyarakat yang luas sebelum benar-benar dilakukan," kata Hasanuddin. 

3. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai oleh publik kinerjanya memuaskan dalam 100 hari pertama kabinet Jokowi-Ma'ruf

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Kenaikan Iuran BPJS Direspon NegatifIDN Times/Kevin Handoko

Alvara juga merekam persepsi bagaimana kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju. Peneliti menggunakan skala 1 untuk menunjukkan rasa tidak puas sekali, hingga 6 yang menggambarkan puas sekali. Hasilnya diperoleh top 10 menteri yang menonjol dengan kinerja yang memuaskan publik. Berikut 10 menteri yang dinilai oleh publik memiliki kinerja yang memuaskan:

  1. Menteri BUMN (4,02)
  2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (3.95)
  3. Menteri Keuangan (3,94)
  4. Menteri Luar Negeri (3,91)
  5. Menteri PUPR (3,88)
  6. Menteri Dalam Negeri (3,88)
  7. Menteri Pertahanan (3,86)
  8. Menristek (3,85)
  9. Menteri Pariwisata (3,85)
  10. Menteri UMKM (3,84)

Menurut Hasanuddin, menteri dari kalangan profesional lebih mendapatkan apresiasi dari publik. Hal tersebut, kata dia, terbukti dari tingkat kepuasan publik tertinggi diraih oleh menteri dari kalangan profesional. 

"Kebijakan bersih-bersih BUMN yang banyak didukung publik menempatkan Erick Thohir sebagai menteri yang mendapat kepuasan tertinggi," kata dia lagi. 

Kalian setuju, guys?

100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Kenaikan Iuran BPJS Direspon Negatif(Survei Alvara menggambarkan 10 menteri Jokowi yang kinerjanya memuaskan publik) Tangkapan layar

Baca Juga: [FOTO] Detik-detik Menjelang Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Topic:

  • Dhana Kencana

Berita Terkini Lainnya