2. Pelanggaran HAM di isu pesisir menimpa 2.053 korban

Foto aerial suasana permukiman warga yang tergenang air rob di Desa Pasir Sari, Pekalongan, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Selanjutnya, pelanggaran HAM di isu pesisir ada tujuh kasus dengan 2.053 korban, pelakunya enam dari pemerintah dan satu dari pengusaha. Dari tujuh kasus ini LBH menemukan bahwa yang dominan terjadi mengenai rob.

Pelanggaran HAM tersebut menyangkut ketidakpedulian pemerintah dengan kondisi Pesisir Utara sehingga berdampak pada nelayan dan warga di kawasan tersebut.

Lalu, untuk pelanggaran di isu tanah ada lima kasus dengan jumlah korban sebanyak 3.063 orang yang ditemukan LBH melalui pemberitaan di media sepanjang tahun 2021. Namun, dalam catatan internal terkait perampasan lingkungan dan ruang hidup justru tahun lalu isu ini tinggi. Di antaranya, isu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan layang di Solo.

3. Kebebasan berekspresi berujung di kepolisian

Ilustrasi penyiksaan oleh aparat penegak hukum. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Eti menjelaskan, pihaknya juga mencatat pelanggaran HAM pada isu buruh tinggi. Ada 10 kasus yang terjadi dan dilakukan empat kejadian oleh pemerintah dan enam kejadian oleh pengusaha.

‘’Isu buruh ini menyangkut hak buruh pabrik dan pegawai honorer. Hingga saat ini masih harus berjuang ekstra mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan, pada isu miskin kota kami menyoroti ada 13 kasus dengan 200 korban dan pelakunya tujuh pemerintah, lima aparat penegak hukum, dan satu pengusaha. Isu miskin kota ini menimpa penghuni rusunawa, PKL, pedagang pasar dan lainnya,’’ katanya.

Sedangkan, pelanggaran HAM juga mengenai kebebasan berekspresi. Ada empat kasus yang terjadi dengan 200 korban sebagaimana pelaku empat oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran itu berkaitan dengan pembatasan kritik terhadap kinerja pemerintah di saat pandemik COVID-19. Alih-alih merespons kasus yang terjadi malah ditangani oleh kepolisian.

4. Korban HAM soal isu perempuan dan anak sebanyak 32.891 korban

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Sukma Shakti)

Sedangkan, isu perempuan dan anak ada lima kasus dengan 32.891 korban. Pelakunya dua dari pemerintah dan tiga dari masyarakat. Salah satu yang disoroti LBH adalah kasus anak putus sekolah di Kabupaten Grobogan.

Terakhir, ada empat kasus fair trial yang menimpa lima korban. Semua pelaku adalah aparat penegak hukum. Bentuk pelanggaran berupa penjatuhan hukuman mati dan rekayasa perkara.

‘’Sebab, kami melihat hukuman mati meski apapun alasannya tidak bisa dibenarkan dalam perspektif HAM. Hal ini juga menunjukkan keterbatasan lembaga pemasyarakatan untuk benar-benar memasyarakatkan narapidana,’’ tandas Eti.

Baca Juga: Survei BEM: Pelaku Kekerasan Seksual di Undip Semarang Mayoritas Mahasiswa