2. Retorika identitas dimunculkan dalam narasi keagamaan

Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (2/12/2018) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Perkembangan politik identitas ini semakin membahayakan pada saat pemilihan umum dan pemilihan calon pemimpin apa pun, seperti calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan lainnya.

‘’Jadi, masyarakat yang terpengaruh politik identitas ini dalam memilih calon pemimpin, tidak lagi melihat kapasitas melainkan beralih ke identitas. Dan retorika-retorika identitas ini sudah dimunculkan dengan narasi keagamaan, entah juga dengan narasi kepribumian,’’ tutur dosen sosiologi komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu.

Praktik seperti itu membuat masyarakat menjadi tidak toleran, karena dalam berinteraksi tidak melihat lagi sisi kewargaan seperti bekerja sama, bergotong royong, saling berinteraksi, membuka diri. Namun, yang dicari adalah perbedaan.

‘’Yang dicari, kamu tuh siapa sih, pilihan kita beda kok, Tuhan kita beda, ayat suci kita beda, sehingga tidak layak bagi kita bekerjasama karena perbedaan itu. Kemudian, bagi mereka tidak mungkin yang beda disamakan kecuali yang bersangkutan ingin terkonversi atau dikonversi atau gabung dengan mayoritas itu,’’ jelas pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Undip Semarang itu.

3. Politik identitas cara paling mudah dan murah

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Politik identitas ini berawal pada tahun 1980-an di Eropa dan memiliki arti positif. Sebab, pada waktu itu ada pengakuan bagi kelompok minoritas, yakni perempuan dan kelompok etnis yang tersingkirkan karena ada kehancuran atau balkanisasi di Eropa.

Kendati demikian, dewasa ini politik identitas kerap digunakan untuk tujuan berbeda. Triyono menuturkan, pada tahun 2016 saat Donald Trump mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat ia menggunakan politik identitas dengan memanfaatkan warga kulit putih di sana. Kemudian, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 saat Anies Baswedan menjadi salah satu calon juga sama, ia menggunakan politik identitas menggunakan agama dan berkampanye di tempat ibadah.

‘’Politik identitas ini digunakan karena itu cara yang paling murah dan paling mudah. Apalagi, ketika tingkat kereligiusan, tingkat kesalehan diukur sebagai aspirasi untuk memilih seorang pemimpin,’’ tuturnya.

4. Politik identitas tetap ganggu toleransi

Ilustrasi toleransi agama (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut dia menjelaskan, politik identitas dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu saat pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun 2004 dan 2009 itu isu-isu tentang identitas sebatas isu gender. Yang diserukan adalah jangan memilih presiden perempuan karena tidak sesuai dengan ajaran agama.

‘’Kalau kini kan beda, jangan pilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Sehingga, ini saya kira beda. Politik identitas tentang agama ini muncul sejak tahun 2014, 2017 dan 2019. Termasuk pada saat Jokowi mencalonkan presiden, ia juga memakai politik identitas dengan memanfaatkan Ma’ruf Amin yang menjabat sebagai Ketua MUI yang pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan fatwa bahwa Ahok penista agama. Demikian juga, Prabowo menggunakan tokoh Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Sihab yang gemar menggunakan politik identitas,’’ ungkapnya.

Namun, kata Triyono, seiring waktu masyarakat semakin sadar karena kelompok yang mengkritik dan melawan politik identitas semakin bersuara keras. Akan tetapi, jangan lengah karena ke depannya politik identitas ini tetap mengganggu toleransi.

‘’Toleransi di masyarakat terbelah bukan karena pilihan yang beda, tapi terbelah karena agama. Itu kan lebih serius, sebab untuk bisa mendamaikan perbedaan karena konflik agama itu nggak gampang apalagi soal keyakinan dan apalagi di Indonesia. Mungkin tidak sampai muncul korban jiwa dan mudah-mudahan jangan sampai kesana. Tapi saling ejek keyakinan, menyerang keyakinan minoritas itu akan membuat orang jadi takut dan khawatir dan bisa-bisa sampai menghilangkan identitas keagamaan,’’ tandasnya.

Baca Juga: Didukung Ganjar Maju Pilgub 2024, Gibran: Urusan Kui Gampang