2. PLTS atap terbukti menghemat biaya operasional bulanan

IDN Times/Dhana Kencana

PLTS yang dipasang menggunakan sistem on-grid untuk menopang kebutuhan listrik di Stasiun Batang. PLTS on-grid beroperasi tanpa baterai. Teknologi on-grid mengkombinasikan sumber listrik yang dihasilkan PLN dengan sumber listrik dari panel surya. Keduanya mampu menyuplai kebutuhan listrik secara bergantian, disesuaikan dengan kondisi cuaca yang terjadi secara otomatis.

Sedikitnya 16 panel surya berukuran 2 meter x 1 meter dengan kapasitas masing-masing mencapai 375 kilowatt peak (kWp) dipasang di atas atap stasiun. Total secara keseluruhan, panel-panel surya tersebut mampu menghasilkan daya sebanyak 6000 watt.

Kepala Stasiun Batang, Agus Santosa kepada IDN Times mengungkapkan dengan penerapan PLTS atap mampu mengefisiensikan biaya operasional listrik hingga 50 persen. Salah satunya dari segi perawatan dimana perangkat panel surya tersebut relatif lebih mudah dan cepat pemeliharaannya sehingga menghemat biaya untuk alokasi tersebut.

"Dari jam 6 pagi sampai 4 sore hari (PLTS atap) efektif digunakan, bisa menghemat 50 persen. Pemanfaatannya untuk operasional seperti AC di ruangan, loket, juga lampu dan sound system. Jadi biaya perawatan bisa dialokasikan ke pemeliharaan lainnya," kata Agus.

Baca Juga: PLTS Stasiun Batang, Mencetak Sejarah dengan Kemandirian Energi

3. Stasiun Batang strategis untuk penerapan PLTS atap

IDN Times/Dhana Kencana

Proses pemasangan PLTS atap berlangsung selama 14 hari, mulai dari perakitan hingga pengoperasian. Yakni 21 November 2019 hingga 4 Desember 2019. PLTS dioperasikan pada 6 Desember 2019.

Pemilihan Stasiun Batang untuk pemasangan PLTS atap adalah inisiatif Kepala PT KAI Daop 4 Semarang, Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso sebagai langkah realisasi pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Stasiun Batang dipilih karena pertimbangan segi konstruksi bangunan yang cukup memadai. Disamping itu pertimbangan wilayah dimana Batang diproyeksikan sebagai kawasan industri potensial di Pantura, Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya.

"Kalau dilihat dari panel-panel surya, yang dipasang itu ada 16 panel dan bentuknya datar. Perlu area yang luas dan datar sehingga secara teknis yang memungkinkan ada di Stasiun Batang. Secara ekonomi juga ada potensi industri dan bisnis, termasuk wisata, sehingga (Stasiun Batang) disiapkan juga untuk stasiun penumpang," jelas Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro ketika ditemui IDN Times.

Setelah penerapan PLTS atap di Stasiun Batang, hal serupa akan dilakukan pada bangunan lain milik PT KAI Daop 4 Semarang. Seperti kantor PT KAI Daop 4 Semarang dan Stasiun Semarang Tawang.

"Tentunya dengan keberhasilan (PLTS atap) ini akan menjadi stasiun percontohan untuk kedepan bisa diterapkan di stasiun-stasiun yang lain atau pun di perkantoran wilayah PT KAI (Persero) Daop 4 Semarang," terangnya.

4. Sesuai dengan target KEN dan RUEN Kementerian ESDM

IDN Times/Dhana Kencana

Tenaga surya menjadi sumber energi terbarukan yang terus mengalami kemajuan secara pesat dibandingkan energi terbarukan lainnya. Melansir data Bank Dunia dan Solargis pada 2017, hampir sebagian besar wilayah di Indonesia mendapat pasokan sinar matahari secara merata sepanjang tahun dengan intensitas radiasi dan power output yang cukup tinggi, mencapai 3,6-6 kWh/meter persegi/hari dan 1.170-1.530 kWh/kWp.

Guna mendorong pemanfaatan energi surya tersebut, mengacu Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 disebutkan bangunan pemerintah diwajibkan untuk menggunakan PLTS sebesar 30 persen dari luasan atap. Salah satunya terimplementasi di Stasiun Batang.

Termasuk untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi sebagai sistem pendukung proses pembangunan nasional sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dimana pasokan listrik PLTS di Indonesia ditarget bisa mencapai 6,5 Gigawatt (GW) pada 2025 atau naik sekitar 45 GW pada tahun 2050.

Kasubdit Implementasi Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Dirjen EBTKE, Pandu Ismutadi, menyebut pemanfaatan EBT menjadi langkah mitigasi perubahan iklim (climate change) yang telah menjadi komitmen pemerintah sejak meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016.

"Pemerintah sendiri menargetkan bauran EBT sebesar 23 persen sebagai energi primer pada 2025 dalam KEN. Kenyataannya hingga semester I tahun 2019, realisasinya baru sekitar 8,85 persen," jelasnya melansir laman resmi Institute for Essential Services Reform (IESR) saat acara Sosialisasi dan Diskusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk sektor industri di Kota Bekasi, Jawa Barat, 29 Januari 2020.

5. Program Surya Nusantara menjadi langkah jitu saat pandemik virus corona

IDN Times/Dhana Kencana

Pencapaian target KEN tak semulus yang dibayangkan dan bukan tanpa hambatan. Terlebih saat pandemik virus corona (COVID-19) melanda Indonesia. Dampak pandemik mengakibatkan stagnasi serta penurunan aktivitas ekonomi secara global. Hal tersebut juga menyebabkan turunnya permintaan energi dibandingkan kondisi normal.

IESR menganalisis pertumbuhan terhadap permintaan PLTS atap akan nol atau negatif, yang artinya tanpa ada permintaan baru, hingga akhir tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada target bauran energi  23 persen pada 2025 serta penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020-2029 Kementerian ESDM. Padahal pencapaian target tersebut cukup penting, tak hanya untuk mengamankan penyediaan energi, juga terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan green economic recovery melalui Program Surya Nusantara guna mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Program tersebut berupa pemasangan PLTS dengan berkapasitas masing-masing 1,5-2 kWp untuk 500-600 ribu rumah tangga miskin penerima subsidi listrik yang on-grid.

"Program Surya Nusantara memberikan berbagai manfaat bagi ekonomi Indonesia. Antara lain penyerapan tenaga kerja hingga 30 ribu orang, penghematan subsidi listrik Rp1,3 triliun per tahun dan akan semakin bertambah jika program tersebut diperluas dan dilakukan sampai 2025," paparnya dalam laporan yang ditulis pada laman resmi IESR, Senin (31/8/2020).

Apabila program tersebut dijalankan pemerintah, akan menjadi contoh nyata green economic recovery in action, yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia merespon krisis di kawasan Asia Tenggara dan di tingkat dunia.

Baca Juga: [FOTO] PLTS Bendungan Jatibarang, Pertama di Indonesia