2. Kegiatan diskusi diselingi dengan pameran kopi

Deretan bungkusan kopi yang dijual saat acara diskusi Wadas berlangsung. (IDN Times/Istimewa)

Ketika acara berlangsung, setiap warga menceritakan kisah perjuangan mereka. Beberapa di antara warga korban proyek Kedung Ombo yang masih melawan memilih tidak mengambil ganti rugi rumah dan lahan mereka di pengadilan hingga sekarang.

Tak cuma itu saja, warga Dieng yang terus menolak pembangunan PLTP di semata demi menyelamatkan ciri khas Dieng yang terkenal dengan alamnya. Sedangkan warga Sukoharjo yang sejak tahun 2017 hingga sekarang harus menghirup baru busuk PT RUM. Sementara warga Wadas yang saat ini dengan sekuat tenaga mempertahankan ruang hidup mereka untuk kelangsungan generasi penerus di masa mendatang.

Panitia juga meramaikan acara diskusi dengan mengadakan pameran kopi Wadas. Pameran bertujuan untuk menunjukan betapa kayanya alam Desa Wadas, salah satunya kopi yang sudah turun menurun menjadi sumber penghidupan warga.

Disebutkan Iqbal bahwa ada lebih dari 20 seniman yang berasal dari berbagai macam daerah yang datang ke lokasi. Mereka menampilkan lukisan sebagai bentuk rasa solidaritas. Lukisan yang dijual serta kopi Wadas akan diberikan kepada perjuangan warga Wadas yang sedang mempertahankan tanah kelahirannya.

3. Peserta diskusi tegaskan lawan proyek strategis oligarki

Di akhir acara, peserta bersama-sama menyatakan sikap, "Kami masyarakat Jawa Tengah menolak dan terus melawan proyek-proyek strategis oligarki. Proyek strategis oligarki atau proyek strategis nasional menghancurkan dan merampas ruang hidup kami. Demi membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin," terangnya.

4. Polda Jateng tegaskan tidak pernah intimidasi

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy. (Dok Humas Polda Jateng)

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan Polrestabes Semarang tidak pernah melarang atau mengintimidasi orang berdiskusi, berserikat dan berkumpul.

"Saya sudah cek langsung ke  Polrestabes, tidak ada itu dan sudah dijelaskan ke panitianya dan tidak ada persoalan. Justru yang muncul broadcast berantai di grup-grup media kemudian diposting," paparnya kepada IDN Times.
 
Sebaliknya bila masyarakat  membutuhkan pengamanan kegiatan, ia menyarankan supaya dilaporkan kepada kepolisian agar disiapkan pengamanannya.

"Demo besar dengan bakar bakar ban di depan kantor gubernur saja kita amankan kok. Apalagi diskusi publik. Kami sangat mengerti dengan hak konstitusi warga," jelasnya.

5. Warga yang diintimidasi segera lapor ke aplikasi propam presisi

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Jojon

Soal adanya anggota intelkam yang datang di lokasi diskusi dan  menanyakan surat pemberitahuan (STTP), menurutnya hal itu bagian dari pekerjaan mereka sesuai perkap Nomor 2 tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995. 

"Jadi itu sudah SOP. Tidak ada masalah manakala kita semua saling mengerti bagaimana aturan mainnya dan saling menjaga kualitas  berdemokrasi," tegasnya.

Selain itu di masa pandemik dengan merebaknya Omicron saat ini perlu tetap menjaga protokol kesehatan. Ia bilang wajar bila polisi mengingatkan agar taat prokes. 

"Salah satu tugas kami selalu mengingatkan warga agar taat prokes. Bagi warga yang merasa terintiidasi silahkan lapor pada aplikasi propam presisi, pasti akan ditindak lanjuti. Cukup mudah kok, silahkan unduh aplikasi propam presisi dengan data pendukung laporannya. Kurang bijak rasanya kalau ada persoalan kemudian menyebar broadcast dan memanfaatkan media untuk menggiring opini," tutupnya.

Baca Juga: Teror Pakai Foto Syur, Debt Collector Pinjol Diringkus Polda Jateng