Bawaslu Akui Ada Pemda yang Hambat Pengawasan Pilkada 2020

Harus menggandeng komunitas masyarakat

Semarang, IDN Times- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menengarai  sejumlah Pemda sengaja menghambat kinerja petugas pengawas dengan mengurangi alokasi anggaran pengawasan pada Pilkada serentak 2020 nanti. 

1. Beberapa Pemda sengaja menjegal Bawaslu

Bawaslu Akui Ada Pemda yang Hambat Pengawasan Pilkada 2020IDN Times/Denisa Tristianty

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Solikhatun, mengatakan selama ini terdapat dua kepala daerah yang dinilai tidak maksimal memberikan dana hibahnya untuk peningkatan pengawasan Pemilu di wilayahnya. 

"Dan kami menduga jika itu masih terjadi pada pilkada tahun depan, maka kepala daerahnya sengaja menjegal kami saat melakukan pengawasan Pemilu," ujar Anik, usai bertemu dengan awak media, di kantornya, kompleks Rumdin DPRD Jateng, Jalan Papandayan Semarang, Selasa (13/8).

Baca Juga: Gelar Rapat Bersama DPR, KPU-Bawaslu Diharapkan Bahas  E-Rekap

2. Solusinya menggandeng komunitas seni dan budaya untuk melakukan pengawasan

Bawaslu Akui Ada Pemda yang Hambat Pengawasan Pilkada 2020IDN Times/Fariz Fardianto

Anik menjelaskan untuk menyikapi minimnya dana pengawasan, pihaknya tahun depan akan gencar menggandeng seluruh lapisan masyarakat agar mau terlibat dalam pengawasan Pemilu.

Salah satu upayanya, ujarnya berkolaborasi dengan komunitas seni dan budaya untuk melakukan pencegahan kecurangan Pemilu.

"Harapan kita, dengan melalui kegiatan seni budaya yang menggandeng unsur komunitas masyarakat masing-masing wilayah, ke depan bisa meningkatkan sistem pengawasan berbasis partisipasif masyarakat," terangnya.

Baca Juga: Pilkada Serentak di Jateng Diperkirakan Telan Biaya Rp7-Rp60 Miliar

3. Pilkada 2020 di Jateng, terbanyak kedua setelah Sumut

Bawaslu Akui Ada Pemda yang Hambat Pengawasan Pilkada 2020IDN Times/Imam Rosidin

Lebih jauh lagi, pihaknya memprediksi 21 daerah yang ikut Pilkada serentak tahun depan, merupakan jumlah terbanyak kedua setelah Sumatera Utara, yaitu sebanyak 23 daerah. Anik mengakui jika Pilkada 2020 di Jateng, akan berjalan berjalan keras. 

"Pilkada Jateng ini akan menjadi fokus nasional, karena jumlah kabupaten kota yang menggelar Pilkada ini terbanyak kedua setelah Sumut," paparnya.

4. Pemda didesak berikan anggaran pengawasan yang maksimal

Bawaslu Akui Ada Pemda yang Hambat Pengawasan Pilkada 2020IDN Times/I Made Argawa

Terpisah, Koordinator Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, M Rofiudin mendesak kepada setiap Pemda untuk mengoptimalkan pemberian anggaran untuk pengawasan Pemilu. 

"Karena ada beberapa Pemkab yang tidak maksimal memberikan dana pengawasan Pilkada. Padahal yang tahu kebutuhan anggarannya ya KPU dan Bawaslu. Kalau pilkada tanpa pengawasan, maka jadi ancaman bagi demokrasi kita dan potensi pelanggarannya semakin besar," cetusnya.

Untuk tahun depan, jumlah anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota akan ada perubahan. Dari tiga menjadi lima anggota.

"Dulu anggotanya tiga orang di seluruh kabupaten kota. Jumlah ini tidak cukup ideal. Apalagi beberapa kabupaten/kota jumlah DPT ada yang 1 juta lebih. Ini tentu dari sisi personal tidak ideal. Untuk sekarang karena statusnya permanen, jumlahnya ditambah 5 persen. Kecuali beberapa kota yang memang sisi geografi dan jumlah pemilihnya terbilang kecil, masih tiga anggota", paparnya.

Baca Juga: Pilkada 2020, PDIP akan Mati-matian di Enam Daerah Jateng

Topic:

  • Fariz Fardianto
  • Febriana Sintasari

Just For You