Dianggap Lancarkan Dakwah, Muhammadiyah Minta Kadernya Ikut Nyapres

Tapi Muhammadiyah bukan ormas partisan

Semarang, IDN Times - Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia mendorong sejumlah kadernya yang punya rekam jejak mumpuni agar ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Jika perlu Muhammadiyah akan memerintahkan kadernya untuk mengikuti bursa calon presiden. 

1. Kader Muhammadiyah diminta aktif nyalon di Pileg, Pilkada dan Pilpres

Dianggap Lancarkan Dakwah, Muhammadiyah Minta Kadernya Ikut NyapresIlustrasi Logo Muhammadiyah. (muhammadiyah.or.id)

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr Tafsir mengungkapkan kader Muhammadiyah harus berpartisipasi aktif dalam menyalonkan diri sebagai anggota legislatif, bupati/walikota atau bahkan maju sebagai kandidat presiden karena masing-masing pribadi memiliki hak berpolitik yang dijamin undang-undang dasar.

"Kader-kader Muhammadiyah bebas milih partai apa saja asalkan jangan bersikap pasif. Termasuk ketika ada peluang jadi presiden ya nyalon saja. Kalau merasa kapasitasnya bagus, silahkan nyalon jadi bupati, walikota. Yang tertarik di tingka legislatif ya boleh nyalon juga," ujar Tafsir kepada IDN Times, Kamis (11/8/2022). 

Baca Juga: Rayakan Idul Adha, Warga Muhammadiyah Jateng Dapat Daging Kurban Kaleng

2. Kader Muhammadiyah harus tentukan partisipasi politiknya

Dianggap Lancarkan Dakwah, Muhammadiyah Minta Kadernya Ikut NyapresIlustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Ia mengatakan Muhammadiyah sejak awal berdiri sampai sekarang memiliki sikap yang jelas. 

Menurutnya Muhammadiyah bukan ormas Islam yang partisan. Melainkan memiliki sikap netralitas yang baku akan tetapi sikap kadernya didorong aktif menyikapi dinamika politik yang berkembang menjelang pelaksanaan Pemilu. 

"Kita selalu netral tapi netralitas yang dibangun itu netralitas aktif dan bukan pasif. Sehingga pas mendekati Pemilu ini kita mendorong warga Muhammadiyah untuk menentukan partisipasi aktifnya di bursa Pileg dan Pilpres," jelasnya. 

3. Politik menentukan arah dakwah Muhammadiyah

Dianggap Lancarkan Dakwah, Muhammadiyah Minta Kadernya Ikut NyapresKumpulan baliho para petinggi Parpol di Kota Bandar Lampung (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Lebih jauh lagi, ia menuturkan dengan menentukan sikap politiknya, maka kader Muhammadiyah bisa membantu memperlancar proses dakwah yang dilakukan organisasinya. 

Secara gamblang ia menyebut sebuah arah politik bisa menentukan kelancaran dakwah yang dilakukan Muhammadiyah. 

"Karena politik sangat menentukan lancar tidaknya sebuah dakwah. Tanpa politik dakwah tidak akan lancar. Jadi sikap politik menentukan segalanya. Seperti kita bangun tidur sampai tidur lagi itu kan ditentukan oleh nuansa politik," jelasnya. 

4. Eksistensi parpol baru akan ditentukan seleksi alam

Dianggap Lancarkan Dakwah, Muhammadiyah Minta Kadernya Ikut NyapresKetua Umum Partai Ummat, Amien Rais ketika memperingati satu tahun Partai Ummat pada Minggu, 17 April 2022 (Tangkapan layar YouTube Amien Rais)

Soal banyaknya partai politik (parpol) yang didirikan kader-kader Muhammadiyah di Indonesia, Tafsir memastikan hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Sebab, mendirikan sebuah partai telah dijamin oleh konstitusi. 

Ia menekankan walaupun banyak kader yang berhasil mendirikan partai, namun eksistensinya akan ditentukan berdasarkan seleksi alam.

"Masing-masing warga Muhammadiyah punya hak pribadi. Kalau banyak kader yang bikin partai politik sendiri, maka tindakannya sah-sah saja. Apalagi mendirikan partai dijamin konstitusi. Namun kalau bicara bagaimana peluangnya, ya diserahkan pada seleksi alam. Tentunya kita menegaskan bahwa Muhammadiyah kita tidak terikat pada partai manapun. Kita aktif secara bebas tapi tidak partisan. Asas politik kita kebangsaan dan bebas aktif," ungkapnya. 

Baca Juga: Wagub Jateng Rangkul Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Berantas Stunting

Topik:

  • Bandot Arywono

Berita Terkini Lainnya