2. Masih ada tujuh dokter bedah syaraf di Kariadi

Pexels/Karolina Grabowska

Vivi mengklaim kalau layanan bedah syaraf tidak akan terganggu dengan adanya pemberhentian terhadap Zainal Muttaqin. Zainal Muttaqin sendiri merupakan dokter yang namanya telah terkenal dan malang melintang sebagai pakar bedah syaraf di RS Kariadi.

Menurut Vivi, rumah sakitnya masih memiliki tujuh dokter bedah syaraf lainnya yang bisa menggantikan peran Zainal Muttaqin untuk merawat para pasien rawat inap maupun yang rawat jalan.

"Layanan bedah syaraf gak akan terganggu kok. Soalnya di Kariadi kan punya enam atau tujuh dokter spesialis bedah syaraf. Tentu mereka bisa gantikan perannya beliau," cetusnya.

3. Pihak RS Kariadi merespon kritikan Zainal Muttaqin ke Kemenkes

google

Ia juga bilang RSUP Kariadi tak lagi bermitra dengan Zainul Muttaqin salah satunya yakni merespon kritikan yang dilayangkan bersangkutan kepada Kemenkes.

Di sisi lain, katanya RSUP Kariadi berstatus rumah sakit milik pemerintah yang bernaung langsung di bawah Kemenkes.

"Karena Kariadi berada di bawah pengelolaan vertikal dengan Kemenkes, jadinya ada dampaknya karena beliau mencurahkan kritikan lewat medsos. Ya kalau beliau punya hobi mencurahkan pikirannya di medsos jangan dikaitkan sama Kariadi," kata Vivi.

Selain itu, ia menuturkan Zainal Muttaqin selama bekerja di RSUP Kariadi sebatas sebagai Mitra kerja. "Artinya beliau sebenarnya PNS dari Undip. Tetapi di Kariadi statusnya mitra nakes. Selama ini beliaunya juga pernah tidak jadi mitra, terus masuk lagi sebagai mitra. Memang statusnya bukan murni pegawai di Kariadi," ungkap Vivi.

4. IDI minta persoalan yang menyangkut Zainal Muttaqin jangan dibesar-besarkan

Ketua IDI Jateng dr Djoko Handojo menunjukan contoh foto pasien cacar monyet yang ditemukan di Afrika. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Sementara, Ketua IDI Jateng, dr Djoko Handojo mengatakan sudah mendapat informasi ihwal pemberhentian Zainal Muttaqin dari RSUP Kariadi. Namun pihaknya memilih meredam gejolak yang muncul agar tetap kondusif.

"Kami sudah sepakat supaya masalah ini tidak dibesar-besarkan. Justru Prof Zainal yang minta perosalan ini jangan diperlebar karena sudah dilesaikan di internal. Biar semua pihak menjaga diri. Di Jateng juga agar menjaga iklim yang sejuk. Untuk masalah ini, kita memaklumi posisi masing-masing. Sehingga tidak terjebak masalah yang terjadi. Kalau itu keputusan Pak Menkes ya sesuatu hal yang wajar. Karena RS Kariadi kan pengelolaannya vertikal dari Kemenkes," akunya.

"Sama kayak misalnya di Pemda, TNI atau Polri kalau ada yang berbuat tidak baik ya kena sanksi kan. Kalau dokternya kerjanya tidak karuan ya rugi masyarakat. Kami memandangnya begitu. Tapi masalah orang per orang," tambahnya.

5. Pimpinan RSUP Kariadi berada di bawah kendali Menkes

Ilustrasi pengunjung di RSUP dr. Kariadi Semarang. ANTARA FOTO/Aji Styawan

Meski begitu, dirinya menyarankan kepada pihak terkait supaya tetap menjaga layanan kesehatan di RSUP Kariadi agar berjalan normal. Layanan pendidikan dan kesehatan tetap tidak boleh diabaikan.

"Yang lebih penting pendidikan layanan kesehatan tidak boleh diabaikan. Harus dijaga betul. Tapi satu hal harus diperhatikan. Pimpinan Kariadi bertugas dibawa perintah Menkes langsung. Statusnya vertikal Kemenkes," tegasnya.

Sama seperti yang disampaikan Vivi, Djoko juga menyampaikan layanan bedah syaraf tidak akan terganggu dengan munculnya masalah tersebut.

Walaupun Zainal Muttaqin memiliki kualitas yang mumpuni, namun ada enam dokter juniornya yang telah menyerap ilmu dari yang berangkutan.

"Memang kualitasnya tidak diragukan lagi. Tapi di Kariadi gak cuma Pak Zainal yang spesialis bedah syaraf. Ada banyak. Ada lima enam orang mereka juga muridnya Pak Zainal. Mereka kan sudah dapat ilmunya bedah syaraf tapi jam terbangnya beda. Ada juga yang levelnya mendekati beliau. Kita kerjanya tim," urainya.

Baca Juga: RS Kariadi Semarang Minta Dikirimi 4 Vial Obat Penawar Gagal Ginjal Akut