2. Layanan publik di lima dinas diperiksa langsung

Ilustrasi pelayanan publik. ANTARA FOTO/Feny Selly

Ketika dilakukan investigasi, terdapat lima kantor dinas yang dianggap berpengaruh di wilayah Grobogan. Antara lain Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik) dan puskesmas. 

Farida bilang raihan terbaik yang dicapai Grobogan tak lepas dari peran sang bupati yang selama ini bersikap nothing to lose. Bupati Sri Sumarni dinilai Ombudsman berhasil menggerakan bawahannya di lingkungan Pemkab untuk bergerak cepat melakukan berbagai perbaikan pelayanan publik. 

Peran Bupati Grobogan, Sri Sumarni, katanya cukup diapresiasi karena kepemimpinannya bisa mempengaruhi jajaran top leader di bawahnya untuk bersikap pro aktif. 

"Peran dia sangat penting karena yang terjadi di banyak daerah top leader dan bawahannya banyak yang tidak jalan. Tapi Bupati Grobogan dan top leadernya selalu menyambung. Otomatis ini mengerakan semuanya. Yang bergerak mulai Kabag Organisasi Pemkab dan anak buahnya. Bupatinya kita nilai sangat bagus. Tentunya komitmen kepala daerahnya sangat berpengaruh. Tidak heran kalau skor pelayanan publiknya dapat terbaik nasional," ungkapnya. 

3. Bupati Grobogan Sri Sumarni dinilai tidak alergi kritikan warga

Bupati Grobogan Sri Sumarni menengok warga di puskesmas. DN Times/Aji

Farida juga memuji perilaku Bupati Grobogan Sri Sumarni yang tidak alergi kritikan dari warganya. Semua aduan warga ditampung oleh bupati sambil memperbaiki layanan publik. 

"Bupatinya Grobogan ini tidak alergi terhadap aduan warga yang masuk ke Ombudsman. Malah Pemkabnya sering minta saran perbaikan terutama hal-hal teknis apa yang perlu diperbaiki," jelasnya. 

"Padahal dulunya wilayah Grobogan sering banget dilaporkan ke Ombudsman. Termasuk kaitannya sama layanan Dinas Penanaman Modal, puskesmas, Disdik, Dinsos, Dukcapil Dukcapil. Lalu mereka tindaklanjuti dengan sangat intens diskusi bersama Ombudsman. Kemudian lama-lama birokrasinya jadi sangat memahami pencegahan maladministrasi. Rata-rata perbaikan layanan di Grobogan dilakukan seketika itu juga atau sekitar sebulan. Maka mau tidak mau bupatinya jadi rajin sekali mengecek perangkat layanan publik," tambahnya. 

4. Kota Magelang berhasil kalahkan capaian Kota Semarang

Magelang (instagram.com/biji_pinus_grahfi)

Selain itu, ia menyampaikan Kota Magelang juga meraih predikat layanan publik terbaik nasional untuk kategori wilayah kota. Kota Magelang meraih skor indeks 95,1 persen mengalahkan Kota Semarang yang notabene sebagai Ibukota Jateng yang hanya menempati peringkat 33 secara nasional. 

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Magelang karena Walikota Muchammad Nur Aziz memiliki respon cepat terhadap masalah layanan publik. 

"Ombudsman menilai Kota Magelang punya inovasi yang banyak untuk gerakan budaya pelayanan publik mengingat bupatinya kan mantan dokter yang paham soal pelayanan. Untuk Kota Semarang paling jelek dibanding kota lainnya tapi standar publiknya sudah terpenuhi dan masuk zona hijau. Jadi kalau susunan peringkatnya, Kota Magelang nomor satu, Kota Semarang urutan 33," urainya. 

5. Standar layanan publik di Purworejo dapat sorotan tajam

Alun-alun Prworejo (IDN Times/Dhana Kencana)

Jika ditilik berdasarkan kinerja layanan publik di 35 kabupaten/kota Jateng, Farida menekankan hanya Kabupaten Purworejo yang mendapat sorotan. Pasalnya, Purworejo masuk kategori zona kuning atau standar layanan publik yang perlu mendapat perbaikan. 

"Dari 35 daerah, cuma Purworejo yang masuk zona kuning. Soalnya di Purworejo standar layanan pendidikannya sangat buruk. Kepuasan masyarakat juga disorot. Di Purworejo banyak aduan yang muncul. Mulai seragam, sumbangan sekolah, pemenuhan sarana prasana. Ini yang patut jadi perhatian sendiri bagi Pemkabnya," tegasnya. 

Baca Juga: Dapat Kompensasi Proyek Bendungan Bener, Warga Wadas Beli Mobil dan Lahan Sawit