Warga Eks Timtim Minta Menteri ATR/BPN Berikan Sertifikat Rumah Layak Huni
ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Sejumlah warga eks Timor Timur yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Eks Warga Timor Timur (Kopertesmartim) menagih janji Presiden Joko 'Jokowi untuk mewujudkan program rumah layak huni.
Mereka mendorong Jokowi untuk memerintahkan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto guna membangun rumah layak huni bagi ribuan warga eks Timor Timur yang kini tersebar di 33 provinsi.
"Kita sebagai warga eks Timor Timur yang bertahun-tahun bergabung dengan NKRI tentunya juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Apalagi kita juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Sekarang tinggal Kementerian ATR/BPN yang mesti mewujudkan programnya untuk kita," kata Abel Monteiro, Ketua Umum Kopertesmartim ketika dikonfirmasi IDN Times, Sabtu (16/7/2022).
1. Ribuan warga eks Timor Timur tersebar di seluruh Indonesia
Sejumlah warga eks Timor Timur saat menggelar pertemuan di Wisma Pemda Jateng. (IDN Times/bt)Abel menyebutkan kini terdapat 7.000 kepala keluarga warga eks Timor Timur yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha hingga pekerja sektor informal di berbagai daerah.
Namun untuk program rumah layak huni, katanya pemerintah baru sebatas memberikan bagi warga eks Timor Timur yang tinggal di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga: 17 Juli Hari Integrasi Timor Timur: Sejarah, Sebab, dan Kronologi
2. Menteri ATR/BPN Diminta bantu wujudkan rumah layak huni
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kanan) bersalaman dengan pejabat lama Sofyan Djalil (kiri). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Pihaknya juga menyarankan supaya Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turut membantu merealisasikan program serupa bagi warga eks Timor Timur di daerah lainnya.
Editor’s picks
Pemberian rumah layak huni perlu diikuti dengan kejelasan status tanah serta kepemilikan sertifikat bangunannya.
"Warga di NTT sudah merasakan program pemerintah Indonesia. Sedangkan jumlah warga eks Timor Timur yang ada saat ini kan ada 7.000 KK. Oleh karenanya, pemerintah juga musti hadir memberikan bantuan dengan diikuti kejelasan status tanah dan kepemilikan sertifikatnya. Ya mumpung Pak Jokowi masih aktif menjabat dua tahun lagi. Maka seyogyanya beliau bisa memerintahkan kepada kementerian terkait," ungkapnya.
3. Warga eks Timor Timur bergerak kawal program Jokowi
(Masyarakat Timor Leste antusias saat menghadiri peresmian taman dan jembatan BJ Habibie pada Kamis 29 Agustus 2019) ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoSaat ini pihaknya mengundang sejumlah deputi di Kementerian ATR/BPN untuk mengikuti seminar nasional di Semarang. Dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN maka diharapkan pembangunan rumah layak huni bisa dipercepat.
Pihaknya kini telah mengkonsolidasikan dengan ribuan warga eks Timor Timur lainnya supaya bergerak bersama agar turut serta menyukseskan program rumah layak.
"Kita paling tidak harus terlibat dalam program pemberdayaan nasional. Termasuk bagaimana kita program-programnya Pak Jokowi supaya dapat dirasakan oleh segenap masyarakat yang dulunya di wilayah Timor Timur dan kini telah menjadi WNI. Inilah yang harus diimplementasikan," urainya.
4. Program pemerintah harus menyentuh ke warga eks Timor Timur
wikipedia.orgDi samping itu, pihaknya ingin berpartisipasi dalam kegiatan sektor koperasi dan UMKM agar perekonomian sektor mikro dapat meningkat.
"Zaman Presiden Jokowi kan ada banyak program strategis nasional. Jadinya kita mengharapkan program pemerintah menyentuh warga eks Timor Timur dari tingkat TK sampai perguruan tinggi," ujar Abel.
Baca Juga: 5 Hal Dapat Terjadi Bila Timor Leste Tak Berpisah dari Indonesia
