Warga Muhammadiyah Jateng Diminta Hindari Kampanye Partisan di Masjid
Ilustrasi jemaah meninggalkan Masjid Nasional telah melaksanakan salat Jumat pada 13 Maret 2020 (ANTARA FOTO/Reuters/Lim Huey Teng)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menyarankan kepada warga persyarikatan Muhammadiyah daerah supaya menghindari agenda kampanye di dalam masjid yang bersifat partisan, menjelang kontestasi Pemilu 2024.
Pasalnya, masjid hanya boleh digunakan untuk kampanye kebangsaan untuk mengajak masyarakat Indonesia tidak golput saat proses pencoblosan.
"Kalau kampanye kebangsaan di tempat ibadah bagi kita boleh-boleh saja. Mau kampanye di masjid misal untuk menggaungkan betapa pentingnya Pilpres 2024, ya silakan. Yang tidak boleh itu kalau ada kampanye yang sifatnya partisan," kata Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng, Dr H Tafsir, saat dihubungi IDN Times, Senin (27/2/2023).
1. Ketua PWM Jateng sarankan hindari kampanye partisan di masjid
Ratusan partisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra mulai berdatangan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Kampanye partisan merupakan tindakan yang dilarang oleh pihaknya karena jemaah masjid berpotensi digiring untuk memilih calon-calon tertentu.
"Silakan masjid jadikan kampanye politik tapi politik yang universal. Bukan partisan. Yang harus dihindari kampanye memilih calon A, calon B," tambahnya.
Baca Juga: Ketemu Wagub Jateng, Pelajar Muhammadiyah Ungkapkan Cara Cegah Pernikahan Dini
2. Para khotib bisa khotbah untuk tingkatkan partisipasi pemilih
Para jemaah jaga jarak saat mendengarkan khotbah salat Jumat di Masjid Kauman Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)Agar dapat mencegah agenda kampanye partisan di lokasi masjid, pihaknya meminta supaya para khotib rutin berkhotbah yang mengusung tema kebangsaan dan ajakan berpartisipasi aktif pada Pemilu 2024.
Dengan menggaungkan kampanye kebangsaan, bisa mengajak para pemilih untuk tidak golput sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat saat hari H coblosan.
Editor’s picks
"Kalau perlu khotib besok mendekati Pemilu menyuarakan khotbahnya mengenai betapa pentingnya memilih caleg dan memilih presiden. Itu sah-sah saja. Kalau perlu dibuatkan tema khotbanya pentingnya memilih saat Pemilu. Jadi biar meningkatkan partisipasi pemilih. Dan pengawasannya diserahkan saja kepada pihak MUI dan par pengawas pemilu. Sehingga akan kelihatan mana yang partisan, mana yang kebangsaan universal. Itu tugasnya mereka," ungkapnya.
3. Jangan mau jadi partisan
Ilustrasi kampanye (IDN Times/Galih Persiana)Pihak Muhammadiyah Jateng sementara ini belum merumuskan secara formal mengenai pola kampanye yang aman di tempat ibadah. Akan tetapi Tafsir menjelaskan nantinya akan dikaji bersama para pengurus masjid.
"Secara moral akan disampaikan di forum. Bagaiman kita aktif pemilu, bagaimana caranya supaya tidak golput. Jangan mau jadi partisan saja," kata Tafsir.
4. Muhammadiyah ingatkan soal penggunaan indentitas kondisional
Arti logo Muhammadiyah (dok. Muhammadiyah)Lebih lanjut, menurut Tafsir, dengan menghindari kampanye partisan maka warga Muhammadiyah bisa mengantisipasi aksi penyebaran politik identitas.
Walau sebuah identitas tak bisa dilepaskan dari jatidiri setiap warga dan bangsa, menurutnya, identitas dibagi dua jenis, yaitu identitas eksistensial dan identitas kondisional.
Sebuah identitas eksistensial tak bisa dihindari setiap warga Indonesia karena berkaitan dengan identitas diri, budaya dan latar belakang beragama. Yang berbahaya, menurutnya yakni penggunaan identitas kondisional. Karena nantinya bisa mengarah pada tindakan yang mendiskriminasi seseorang yang berbeda pandangan.
"Mungkin perlu dipahami soal identitas karena harus membedakan identitas ekstensial dan identitas kondisional. Yang tidak boleh itu identitas kondisional. Misal sebagai muslim membenci identitas lain kepada Kristen. Sebagai muslim mengabaikan kegiatan kebangsaan. Itu sangat dilarang. Kalau identitas eksistensial kan natural, almiah dari Allah. Seperti contohnya ada laki-laki, perempuan, punya e-KTP dan seterusnya," terangnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Tetapkan 23 Maret 2023 Sebagai Awal Puasa
