Aria Bima Klaim Lebih Enak Zaman Jokowi Daripada Orba, Masa Sih?
IDN Times/Axel Jo Harianja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surakarta, IDN Times - Politisi PDIP Aria Bima menilai bahwa kebebasan berdemokrasi di jaman Presiden Joko "Jokowi" Widodo lebih baik bila dibandingakan dengan zaman pada masa presiden sebelumnya, terlebih pada saat orde baru.
1. Demokrasi jauh lebih baik dari era sebelumnya
Emak-emak Bawa Spanduk 'Jokowi Mundur' Menuju ke Gedung DPR RI (dok. IDN Times/Istimewa)Aria bima mengklaim, jika demokrasi di Indonesia saat ini berjalan sesuai dengan ruhnya. Yakni demokrasi berjalan dengan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan era sebelumnya
"Saya sangat yakin, tidak skeptis, tidak pesimis apa yang ada di dunia perpolitikan, demokrasi saat ini sangat jauh lebih baik dari era sebelumnya terutama di era sebelum reformasi," terang Aria Bima disela memberikan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di rumah dinas Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Senin (25/4/2022).
Baca Juga: Tantang Balik Sahroni Maju DKI 2024, Gibran: Saya Yang ke Jakarta
2. Indeks demokrasi Indonesia naik
ilustrasi aksi demo. Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Reynaldy Wiranata)Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengatakan, jika ranking indek demokrasi Indonesia juga terus lebih baik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebelumnya, indek demokrasi Indonesia berada di posisi 119 dunia, sekarang sudah berada di angka 111 dunia.
Hal itu dilihat dari berjalannya era demokrasi Presiden Jokowi, yang mana para pengkritik bebas menyuarakan aspirasi dan banyak yang mengeluarkan kritikan vulgar, seperti King of Lip Service, yaitu presiden yang kebijakannya hanya di mulut saja.
Editor’s picks
"King of Lip Service begitu bebasnya, dan bahkan ada yang lebih vulgar lagi," katanya
Dibandingkan dengan sebelumnya, lanjut Aria, para pengkritik akan langsung dihilangkan, seperti pada saat zaman orde baru.
"Bayangkan saja saat orde baru dunia media sosial seperti ini, akan lenyap di muka bumi Indonesia, itu pasti," jelasnya.
3. Ada pembenahan hukum
IlustrasiTak hanya soal kebebasan demokrasi, Aria bima juga mengaku jika di masa Pemerintahan Jokowi sudah mulai adanya restorative justice (keadilan restoratif) soal sanksi pidana bagi pengkritik.
Ia menyebut, jika saat ini DPR RI tengah membahas poin tentang sanksi pidana dan pasal yang dianggap masih abu-abu. Sebab beberapa pasal tersebut masih menjadi kekhawatiran masyarakat untuk menyurarakan pendapatnya.
"Kita semua merasakan kekhawatiran, sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR. Hal lain tentang survei yang mengatakan ada peningkatan ketakutan di masyarakat itu tidak bisa kemudian diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan," ungkapnya.
"Kita harus mencermati bahwa ada satu hal, mengenai ukuran ketakutan untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," pungkasnya.
Baca Juga: Getol Promosikan UMKM, Millennial Semarang Dukung Ganjar Nyapres 2024
