2. Mengaku siap mendukung atas instruksi partai

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Ditanya soal pengalaman politik Gibran selama menjabat jadi Wali Kota Solo, Rudy mengaku tak mempermasalahkan, ia tetap akan mengikuti instruksi partai jika nantinya rekomendasi jatuh kepada Gibran. Hal tersebut juga akan dilakukan Rudy apabila nanti rekomendasi untuk menjadi Gubernur DKI jatuh kepada putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo tersebut.

"Kalau mas Gibran surveinya masuk DKI dan sebagainya. Kalau rekomendasi turun ya
kita bersama sama untuk memenangkan seperti jamannya pak Jokowi dan Ahok, Ahok dan Jarot. Kalau semua diperintah ketua umum pasti dilaksanakan, tidak ada yang tidak dilaksanakan. Kita ini kan kader yang punya prinsip punya sikap dan punya komitmen," pungkasnya.

Sebelumnya, lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis laporan survei peta elektoral di Jawa Tengah periode 28 September--3 Oktober 2021.

Gibran Rakabuming Raka menempati urutan pertama, dengan pilihan dari responden sebanyak 34,8 pesen. Urutan kedua, responden memilih Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dengan persentase 9,3 persen. Lalu urutan ketiga Wali Kota Semarang, Hendrar Prihardi sebesar 6,9 persen. Sementara itu, FX Hadi Rudyatmo juga muncul dalam survei tersebut dan menduduki nomer enam dengan persentasi 3,1 persen.

3. Rudy terima banyak aspirasi

Ganjar Pranowo (Dok. Humas Pemprov Jateng)

Tak hanya dukungan untuk Gibran, Rudy mengaku sampai saat ini telah menerima empat aspirasi elemen nasyarakat untuk mendukung Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024.

Namun dirinya mengaku belum ada aspirasi untuk tokoh lain termasuk Puan Maharani yang diterimanya.

4. PDIP meragukan hasil survei Charta Politika

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bidang Politik, Abang Baginda Muhammad Mahfuz. (Dok. PDIP Jateng)

Terpisah, PDI Perjuangan meragukan hasil survei Pilgub Jateng yang menempatkan Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas tertinggi. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bidang Politik, Abang Baginda Muhammad Mahfuz mengatakan, secara prinsip pihaknya percaya dan menghormati hasil survei dan lembaga survei karena dilakukan secara ilmiah.

"Dalam setiap pilkada, PDI Perjuangan Jateng juga menggunakan survei sebagai salah satu pertimbangan menentukan strategi politik," katanya dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Sabtu (8/1/2022).

Meski begitu, dia melihat ada kejanggalan pada survei Pilgub Jateng yang dilakukan Charta Politika. Keanehan itu di antaranya, survei disebut dilakukan pada 28 September--3 Oktober 2021. Namun, hasil survei baru diumumkan Januari 2022.

"Survei September 2021, kemudian hasilnya dirilis Januari 2022. Padahal situasi politik sangat dinamis, situasi sekarang sudah jauh berbeda dengan dulu. Ini bisa disebut kebohongan publik," ujar anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.

Dia menilai, saat ini masyarakat Jateng belum begitu memikirkan perhelatan Pilgub 2023. Sebab konsentrasi masyarakat masih berfokus pada pemulihan ekonomi pada masa pandemik COVID-19, apalagi saat ini muncul varian baru Omicron.

Baca Juga: Anggota DPR PDIP Wajib Bagi Sembako Bergambar Puan, Ini Alasannya