Yang Mesti Dilakukan Jika Indonesia Resesi Menurut Pakar Ekonomi UNS
pexels
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Solo, IDN Times - Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, Ph. D, buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, yang mengatakan ekonomi Indonesia resmi resesi pada kuartal III tahun 2020.
Sebelumya, Indonesia pernah mengalami resesi pada tahun 2008 disebabkan oleh kerusakan sektor keuangan di Amerika Serikat (AS) dan periode 1997-1998 karena kerusakan sektor perbankan.
Baca Juga: Di Ambang Resesi, Pengangguran di RI Bakal Bertambah 5 Juta Orang
1. Perekonomian di akhir tahun 2019 sudah melambat
Pakar Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, Ph. D. Dok.Humas UNSMenurut Lukman Hakim, kendati sebelumnya pemerintah belum mau terbuka terkait kapan Indonesia akan resesi, namun Lukman menilai jika tanda-tanda resesi sudah sangat jelas. Ditambah lagi adanya perlambatan perekonomian bagi Indonesia sebelum pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 lalu.
“Sejak akhir 2019 ekonomi kurang begitu menggembirakan. Karena neraca perdagangan sudah minus sehingga ketika masuk pandemik prediksi pemerintah akhir tahun 2020 minus hampir 3-4 persen. Kuartal kedua kemarin bulan Agustus diumumkan minusnya 5,32 persen dan ini sudah sesuai dengan prediksi pemerintah bahwa pandemik ini akan menyebabkan pertumbuhan merosot,” jelasnya, Rabu (30/9/2020).
2. Pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat
SehatQLukman Hakim, Ph. D menyebut defisitnya ekonomi Indonesia sudah diantisipasi pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19.
Editor’s picks
Dengan adanya UU tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa sebab batas maksimal defisit Indonesia yang semula 3 persen diubah menjadi 5 persen. Hal ini, disebut Lukman membuat presiden tidak dapat di- impeachment.
Saat ditanya soal cara agar Indonesia tidak mengalami resesi berkepanjangan, Lukman menerangkan pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat. Caranya, dengan terus menggencarkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji dibawah Rp5 juta.
Dengan cara itu, masyarakat akan semakin mudah dan mau membelanjakan uangnya untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang selama pandemik Covid-19 ada kecenderungan penurunan harga di pasaran karena daya beli rendah.
3. Pemerintah diminta intens beri bantuan
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di suku anak dalam oleh Kemensos (Dok. IDN Times/Kemensos)Lukman menambahkan, jelang masuk ke kuartal III-2020 pada 5 Oktober mendatang, pemerintah harus mengebut dan memperbaiki skema pemberian bantuan. Tujuannya selain untuk meningkatkan tingkat konsumsi, juga agar ekonomi tidak minus terlalu besar.
“Harapan pemerintah dengan kemarin diberikan bantuan, konsumsi masyarakat meningkat. Ya, sebaiknya itu bantuan diberi pemerintah untuk konsumsi ya untuk konsumsi supaya resesi kita tidak terlalu dalam. Untuk kuartal ketiga besok diumumkan 5 Oktober diharapkan minusnya tidak sedalam yang kuartal II. Prediksinya Sri Mulyani hanya 2 persen,” ujarnya.
Selama menangani pandemi Covid-19, pemerintah cukup dilema antara memprioritaskan penyelamatan ekonomi atau kesehatan masyarakat. Hal tersebut dinilai Lukmah, sebagai hal yang lumrah karena resesi akibat krisis kesehatan merupakan fenomena baru yang terjadi dijaman modern ini.
“Ini 100 hari jelang 2021, tapi Pak Jokowi kemarin ini harus 2 Minggu menjelang pengumuman 5 Oktober BPS. Pak Jokowi mendorong anak buahnya agar segera menyuntikkan dana kepada masyarakat yang digunakan untuk konsumsi supaya konsumsi tumbuh selama 2 Minggu ini dan pertaruhannya disini. Supaya ekonominya tumbuh sehingga Oktober nanti itu minusnya tidak sedalam kemarin yang 5,32 persen diharapkan minusnya hanya 2%," pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Hampir Pasti Resesi, Yuk Buka Bisnis Kecil-kecilan
