Geruduk DPRD, Ribuan Guru Tidak Tetap di Pati Tuntut Kesejahteraan
IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pati, IDN Times - Ribuan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) se-Pati geruduk kantor DPRD Pati, Kamis (14/11). Mereka mengadukan nasib mereka karena para guru wiyata ini tidak bisa mengikuti pendaftaran seleksi akademik PPG dalam jabatan.
Baca Juga: Lengkap, Formasi CPNS 2019 Jawa Tengah, Guru dan Perawat Terbanyak
1. Tak bisa ikut seleksi akademik PPG dalam jabatan
IDN Times/IstimewaKetua Paguyuban GTT-PTT Pati, Suhendro menjelaskan, ribuan guru ini mengadu karena tidak bisa mengikuti pendaftaran seleksi akademik PPG dalam jabatan.
“Padahal sesuai dengan Surat Dirjen GTK Kemendikbud tanggal 21 Oktober 2019 perihal tambahan penjelasan dan perpanjangan waktu. Ini kan kasihan,” kata dia, kamis (14/11).
Menurutnya, seleksi pendaftaran Seleksi Akademik PPG itu diperpanjang menjadi 31 Oktober 2019. Pendaftaran ini memiliki syarat pendaftaran yang awalnya harus memiliki SK dari Kepala daerah diperlunak menjadi SK/Surat Keterangan/Surat Penugasan/Kontrak Kerja sebagai guru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
“Namun nyatanya hingga batas akhir pendaftaran belum mendapatkan apa yang diharapkan. Baik SK surat keterangan hingga kontrak kerja sebagai guru,” begitu ungkapnya.
2. Selama 15 tahun bekerja, kesejahteraan belum terjamin
Editor’s picks
IDN Times/IstimewaPadahal, para guru ini tidak sedikit yang sudah bekerja selama 15 tahun lebih. Namun mirisnya kesejahteaan mereka belum terjamin. Sedihnya, dalam sebulan gaji mereka yang diterima sebesar Rp 100-200 ribu saja.
“Padahal mereka jelas mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap adanya pengakuan yang jelas dari pemerintah Kabupaten Pati, yakni dengan diterbitkannya SK guru pengganti dan pegawai pengganti saja.
“Dan, tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS maupun PPPK,” pungkasnya.
3. Kecewa kepala Disdikbud Pati tak temui GTT
IDN Times/IstimewaSementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pati, Wisnu Wijayanto mengungkapkan audiensi ini sangat penting. Karena membawa hajat orang banyak. Sebab juga menyangkut regulasi dan SK.
“Ini jelas campur tangan langsung Kepala Disdikbud Pati, sehingga langkah Kadisdikbud yang hanya menghadirkan wakilnya sangat tidak tepat,” ungkapnya. Karena kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati tidak hadir pada audiensi tersebut.
Baca Juga: Tradisi Meron Cara Warga di Pati Peringati Maulid Nabi Muhammad
