Kabupaten Kudus Raih Penghargaan WTP Dari Kementrian Keuangan
IDN Times/Diskominfo Kudus
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kudus, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Kudus meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: 90 Persen Akses Publik di Kudus Belum Ramah Difabel
1. Wujudkan pengelolaan keuangan pemkab lebih baik
IDN Times/Diskominfo KudusAtas prestasi tersebut, Plt. Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapkan pemberian penghargaan WTP sebagai pemacu semangat pemerintah kabupaten Kudus. Terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
"Penghargaan WTP ini merupakan pemacu kami, pemerintah kabupaten Kudus,” kata dia, Kamis (5/12).
Tidak hanya itu, dengan prestasi tersebut, menjadikan semangat dan pacuan untuk menata pengelolaan pemerintah secara baik. terutama tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik.
“Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan khususnya tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik lagi," lanjut dia.
2. Penandatanganan MOU tentang pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan
Editor’s picks
IDN Times/Diskominfo KudusUsai penyerahan penghargaan berupa sertifikat WTP dari Kementerian Keuangan, dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan.
Pendandatanganan dilakukan antara Plt. Bupati Kudus dengan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Jawa tengah.
Terkait hal tersebut, HM Hartopo berharap dapat terjalin sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga dapat tercapai pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kudus yang lebih baik.
3. Perlu sinergitas pemkab dengan pemerintah pusat
IDN Times/AjiMeskipun demikian, perlu disadari keberhasilan pembangunan di setiap daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi guna berbagi peran dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
"Ini merupakan bentuk sinergitas agar pembangunan daerah yang akan disusun sesuai dengan perencanaan yang telah di susun oleh pemerintah pusat melalui APBN," tambahnya.
Baca Juga: Marak Sarang Tawon Vespa, Puluhan Laporan Masuk ke BPBD Kudus
