Pemerintah Tak akan Buka Area yang Terdampak Virus Corona, Kenapa?
Juru bicara penanganan virus corona atau COVID-19, Achmad Yurianto, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru bicara penanganan virus corona atau COVID-19, dr. Achmad Yurianto, menyampaikan pemerintah memiliki alasan tersendiri mengapa tak perlu mengumumkan wilayah mana saja yang menjadi penyebaran virus corona atau COVID-19. Ia mengatakan hal yang penting bukan soal wilayahnya, melainkan pergerakan dari individu yang terpapar virus corona tersebut.
Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah tracing atau penelusuran rekam jejak kontak langsung dengan pasien virus corona itu sendiri, bukan memetakan wilayah penyebaran.
"Yang penting justru gambaran tracing orang ini bergerak ke mana terus gitu lho," ungkap pria yang akrab disapa Yuri itu ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3).
Lalu, apa alasan pemerintah enggan mengumumkan area tersebut? Bukan kah dengan adanya pengumuman itu, memudahkan warga untuk melapor ke rumah sakit terdekat?
1. Penyebaran virus corona tidak berbasis daerah
Juru bicara penanganan virus corona atau COVID-19, Achmad Yurianto, memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat 6 Maret 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Yuri menerangkan penularan virus corona tidak berbasis daerah. Pembawa penyakit dari virus corona adalah manusia. Ia kemudian memberikan contoh, apabila dalam satu ruangan, semua orang di dalamnya positif tertular virus corona, maka area tersebut akan menjadi red zone. Apabila, mereka semua keluar dari ruangan itu, maka area tersebut bukan lagi red zone.
"(Andai) kita semua di sini (tertular virus corona) positif, maka ruangan ini akan merah kan? Terus, kemudian kita sama-sama keluar, ruangan ini masih merah? Gak. Yang penting justru gambaran tracing orang ini ke mana bergerak ke mana terus gitu loh," ungkap Yuri kemarin.
Baca Juga: Pemerintah Tak akan Isolasi Area Terdampak Virus Corona, Kenapa?
2. Pemerintah tak yakin masyarakat cukup dewasa mencerna informasi mengenai virus corona
Editor’s picks
Juru Bicara Penanganan Virus Corona atau COVID-19, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Hal lain yang juga menjadi pertimbangannya yakni mengenai sikap dewasa masyarakat dalam mencerna informasi mengenai virus corona. Pemerintah tak yakin publik siap menerima informasi mengenai virus yang disebut Sars-CoV-2 itu. Berkaca dari kasus 01 dan 02 tempo hari, ketika diumumkan keduanya berdomisili di Depok, publik malah langsung panik.
"Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kita sudah cukup dewasa? Wong kita baru menyebut nama orang, sudah luar biasa (reaksinya)," ujar Yuri.
Oleh karena itu, kata Yuri lagi, pemerintah memiliki data dan alat ukur. Selain itu, area yang terdampak virus corona tidak bisa disebut, karena orang yang tertular bisa saja bukan merupakan warga daerah asli di sana.
"Kita tahu mungkin ada sekitar sejuta bedanya penduduk Jakarta siang dan malam? Lebih ya? Karena banyak yang bukan orang Jakarta. Saya bukan orang Jakarta, tapi saya ada di sini," katanya.
3. Red zone akan mengikut pergerakan orang yang tertular positif virus corona
Juru bicara penanganan virus corona atau COVID-19, Achmad Yurianto, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 12 Maret 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Yuri mengatakan suatu area menjadi red zone bukan karena suatu wilayah dipenuhi oleh orang-orang yang positif virus corona saja. Melainkan karena mengikuti pergerakan orang tersebut.
"Oleh karena itu, kita tetap melakukan itu (pemetaan orang yang tertular) tetapi bukan menjadi satu media yang cukup bagus untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat kita kan cukup banyak," ungkapnya.
Baca Juga: Virus Corona: Apa Itu Virus? Ini Asal Muasal dan Cara Terbentuknya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
