TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Relaksasi Aturan TKDN: Peluang Emas untuk Pertumbuhan Industri PLTS

Ada dua peraturan penting yang diperbarui 

Petugas PLN melakukan inspeksi solar panel PLTS IKN. Foto PLN

Intinya Sih...

  • Pemerintah Indonesia memperbarui regulasi TKDN terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, memberikan relaksasi khusus untuk PLTS dengan syarat proyek harus beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026.
  • Kementerian Perindustrian merilis aturan yang mengatur tata cara penghitungan nilai TKDN untuk modul surya dalam pembuatan PLTS tanpa batasan minimal TKDN bagi industri pembuat modul surya.
  • Analisis dari IESR menunjukkan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri PLTS lokal, termasuk insentif fiskal dan nonfiskal, kerjasama dengan produsen Global, dan keberadaan industri manufaktur PLTS domestik sebagai penyokong utama kebutuhan

Semarang, IDN Times - Pemerintah Indonesia baru saja melakukan pembaruan penting terhadap dua regulasi terkait Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN).

1. Dua peraturan soal TKDN

PLTS di Desa Welahan Wetan, Adipala, Cilacap. (Dok/Istimewa)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2024 yang mengatur penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Aturan itu memberikan relaksasi TKDN khusus untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan syarat proyek harus menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) paling lambat 31 Desember 2024 dan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga merilis Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/2024 yang mengatur tata cara penghitungan nilai TKDN untuk modul surya yang digunakan dalam pembuatan PLTS. Regulasi tersebut tidak mencantumkan batasan minimal TKDN bagi industri pembuat modul surya, melainkan mempertimbangkan komponen lokal termasuk tenaga kerja dan biaya produksi dalam negeri.

Baca Juga: Xurya Dapat 55 Juta Dolar AS, Dorong Adopsi PLTS Atap di Indonesia

2. Langkah untuk meningkatkan daya saing

Solar panel di pabrik Daihatsu Karawang (ADM)

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan, dalam acara Pojok Energi, Permenperin Nomor 34/2024 dan Permen ESDM Nomor 11/2024 bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek PLTS yang selama ini terhambat dan menarik lebih banyak investasi.

"Aturan TKDN untuk modul surya yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian hanya mendorong pengembang untuk menggunakan komponen dalam negeri demi meningkatkan nilai TKDN. Namun, Permen ESDM Nomor 11/2024 lebih luas, mencakup keseluruhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan energi terbarukan," katanya dalam keterangan resmi kepada IDN Times, Kamis (22/8/2024).

Analisis dari IESR menunjukkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri PLTS lokal. Antara lain memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menekan biaya produksi, menjalin kerjasama dengan produsen Global untuk transfer teknologi, serta memastikan kepastian regulasi dan pasar domestik.

Berita Terkini Lainnya