Kenaikan BBM, Pakar Ekonomi UMS Sebut Inflasi Bisa Capai Dua Digit
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surakarta, IDN Times - Pakar ekonomi dark Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. DR. Anton Agus Setyawan SE, MSi mengatakan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah iklim perekonomian global yang tidak menentu membuat kenaikan inflasi di Indonesia.
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS memperkirakan inflasi di Indonesia bisa menyentuh angka dua digit.
Baca Juga: Rektor UMS Solo Menyamar Jadi Mahasiswa Baru, Kasih Hadiah Sepeda
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah hanya jangka pendek.
Kementerian Sosial menyalurkan BLT Minyak Goreng di Kepulauan Riau, Kamis (20/5/2022). (dok. Kemensos)Prof. Anton mengatakan kenaikan inflasi Indonesia menjadi point yang perlu diwaspadai usai adanya kenaikan harga BBM. Kendati demikian, ia menyebutkan jika kenaikan inflasi sudah dirasakan oleh Indonesia sejak bulan Januari 2022 lalu, bahkan sebelum adanya kenaikan harga BBM.
"Inflasi kita dari bulan Januari itu naik sudah mulai 2,18 persen kemudian Juli sebelum kemarin sudah 4,6 dan nyaris 5 persen. Nah ini, perkiraan tanpa BBM naik sekalipun karena sumbangan dari harga makanan akhir tahun yaitu inflasi tahunannya bisa 6 persen, kalau ada kenaikan BBM dengan kondisi sekarang ini ada kemungkinan inflasi bisa tembus dua digit," katanya saat dihubungi IDN Times, Senin (5/8/2022).
Menurut, Prof. Anton inflasi yang dialami mendatang menjadi pukulan berat bagi masyarakat, selain kenaikan BBM juga kenaikan harga kebutuhan pokok.
2. Bantuan BLT hanya untuk jangka pendek
Kementerian Sosial menyalurkan BLT Minyak Goreng di Kepulauan Riau, Kamis (20/5/2022). (dok. Kemensos)Lebih lanjut, Prof. Anton juga menyoroti program bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta penduduk di Indonesia. Menurutnya, bantuan tersebut hanya bersifat jangka pendek, padahal dampak kenaikan harga BBM sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat hingga akhir tahun mendatang.
Terlebih batuan BLT hanya diberikan untuk masyarakat miskin, sedangkan yang perlu diwaspadai adalah masyarakat rentan miskin yang diprediksi akan mengalami penurunan daya beli.
"Ok di masyarakat paling bawah disiapkan bantalannya termasuk mereka yang gajinya dibawah Rp 3,5 juta, hanya saja kan ada juga mereka yang rentan dengan gangguan terhadap pada kenaikan harga, misalnya mereka yang sedikit gajinya diatas UMR itu kan kemungkinan mereka tidak akan masuk kedalam jaringan bantuan sosial, bisa jadi mereka daya belinya berkurang," katanya.
Prof. Anton menambahkan kenaikan harga BBM jika tidak diselesaikan secara merata akan menambah jumlah masyarakt miskin di Indonesia.
"Ya kalau itung-itungan angkanya ya pasti, tiap kali ada inflasi ada kenaikan itu nanti pasti jumlah orang miskin akan bertambah, karena pukulannya tidak hanya kena sektor-sektor konsumsi masyarakat tapi juga sektor produktif, terutama yang usaha UMKM yang pasti akan terdampak. Jadi apa jumlah orang miskin naik, nah bisa dipastikan ia," ungkapnya.
3. Pemerintah perlu juga perhatikan sektor informal.
Pameran UMKM Gayeng 2022 yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Mal Paragon Semarang, 19--24 April 2022. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)Menurut Prof. Anton dalam antisiapasi kenaikan harga BBM, pemerintah seharusnya juga memperhatikan sektor-sektor produktif dan informal di masyarakat seperti para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dirasa paling rentan terdampak kenaikan harga BBM. Perhatian sendiri bisa dalam bentuk, pemberian hibah ke UMKM atau bantuan permodalan dana bergulir.
"Saya lebih memilih pemerintah untuk juga membantu sektor-sektor produktif, misalnya pemberian hibah ke umkm atau bantuan permodalan dana bergulir yang intinya mendorong sektor produktif. Karena kebanyakan 75 persen pekerja kita itu ada di pekerja informal termasuk UMKM, jadi harus dijaga supaya UMKM itu tetap hidup. Jadi kasih fasilitas ke mereka untuk mengembangkan bisnisnya supaya bisa bertahan," usulnya.
Selain itu, mekanisme kenaikan upah minimum regional (UMK) sebagai mekanisme menaikan daya beli masyarakat dinilai bukan sebagai jawaban yang tepat, Prof. Anton menyebutkan menaikan UMR justru akan menambah beban sektor informal ditengah dampak kenaikan harga BBM.
"Sektor produktifnya kan mengalami dampak pasti kena biaya kenaikan produksi, karena biaya trasport naik, solar subsidi kan naik, pasti ada kenaikan biaya produksi tapi kalau kita memaksa sektor swasta untuk menanggung, misalnya nanti UMK dinaikkan jadi terakumulasi juga sektor swasta mereka sudah kena kenaikan dari biaya produksi biya transport dan biaya energi, tambah lagi harus biaya kerjanya mengalami kenaikan jadi ini yang kan multiplayer effek nya yang harus diantisipasi," pungkasnya.
Baca Juga: Kenaikan BBM Berbanding Terbalik dengan Upah, Buruh akan Demo Besar
