Percepat Pengadaan Barang, 32 Tenaga Ahli LKPP Ditugaskan Bantu Proyek IKN
Desain pemenang Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN Nusantara. (dok. Kementerian PUPR)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Sebanyak 32 tenaga ahli dari tim LKPP telah diberi tugas khusus untuk membantu percepatan tahap pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu dilakukan setelah LKPP resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Otorita IKN.
"Kami sudah MoU, ada 32 tenaga ahli ditugaskan membantu proses pengadaan barang dan jasa di IKN. Kami taruh teman-teman LKPP untuk mengurus pengadaan barang dan jasa di sana," kata Kepala LKPP, Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi, Jumat (15/9/2023).
Baca Juga: Kepala LKPP Ngaku IKN Butuh Dana Swasta, Kalau Cuma APBD Malah Pusing
1. LKPP percepat pengadaan barang dan jasa untuk IKN jadi 6-9 bulan
Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi memaparkan perkembangan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan proyek IKN. (IDN Times/Fariz Fardianto)Hendi memastikan penugasan khusus tim ahli LKPP itu menjadi bentuk dukungan untuk mempercepat pembangunan fasilitas yang ada di IKN.
Upaya percepatan yang dilakukan LKPP, kata Hendi yaitu dengan aturan teknis pengadaan barang dan jasa.
Hendi mencontohkan dari pola lama LKPP yang mana pengadaan barang dan jasa butuh waktu 3-4 tahun.
Maka khusus untuk dukungan proyek IKN, pengadaan barang dan jasanya dipangkas lebih simpel dengan menggunakan aturan main non prosedural.
"Kita juga lakukan percepatan-percepatan dari persyaratan pengadaan yang ada. Bagaimana model LKPP yang lama sampai 3-4 tahun. Kali ini dipangkas simpel non prosedural bisa 6 hingga 9 bulan sudah bisa dijalankan. Investasi juga begitu," akunya.
2. Presiden berikutnya harus tetap jalankan proyek IKN
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi bersama Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan pakar politik Undip Teguh Yuwono saat foto bersama di sela diskusi di Fisip Undip. (IDN Times/Fariz Fardianto)Mantan Walikota Semarang tersebut juga berharap kepemimpinan presiden berikutnya juga perlu meneruskan pekerjaan proyek IKN. Pasalnya, untuk proyek pembangunan IKN telah memiliki payung hukum sesuai UU IKN yang baru saja disahkan.
"Untuk IKN sudah ada payung hukumnya, ada undang-undang. Artinya siapapun yang jadi presidennya harus amanah menjalankannya," terangnya.
"Kita dukung pembangunan IKN. Tentunya yang menikmati ke depan bukan saya tapi anda-anda semua. Yang menikmati IKN yang berkonsep go green yang sustainable," tambahnya.
3. LKPP back up regulasi untuk IKN
Kegiatan diskusi yang membahas perkembangan pembangunan IKN diadakan di Fisip Undip. (IDN Times/Fariz Fardianto)Hendi juga berkata peran LKPP dalam proyek IKN juga diperkuat dengan adanya back up percepatan pengadaan barang dan jasa.
Ia merinci total anggaran IKN yang mencapai Rp466 triliun, terdapat 20 persen di antaranya yang dibiayai APBN. Untuk sisanya dibiayai dari pihak swasta dan investasi.
"Jadi kan anggaran diperkirakan Rp500 triliun, tepatnya di angka Rp466 triliun, jasa konsultannya Rp900 miliar. 20 persen direncanakan dibiayai dari APBN. Sisanya swasta atau model investasi. Nah, di sisi APBN karena otorita belum siap maka diambil APBN. Kami tim LKPP memback-up agar regulasi maupun prosesnya bisa berjalan. Memangkas kebijakan lebih cepat dan berkualitas," tandasnya.
Baca Juga: IKN Dihuni Mulai 2024, Pasokan Listriknya Siap?
