Kampanye Pilwakot Dimulai, Bawaslu Semarang Fokus Awasi Politik Uang
Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang mengambil undian nomor urut. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)
Semarang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang melakukan pengawasan pada masa kampanye Pilkada Kota Semarang 2024, 25 September-23 November 2024. Adapun, pengawasan kampanye akan difokuskan pada politik uang hingga penertiban alat peraga kampanye (APK).
1. Bawaslu siap awasi dua paslon di pilwakot
Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang mengambil undian nomor urut. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, pihaknya sedang mempelajari PKPU No 2 tahun 2024 yang baru terbit dua hari lalu. Menurutnya, regulasi yang mengatur kampanye tidak jauh berbeda dengan pemilu dan pilpres sebelumnya.
‘’Kurang lebih saya kira sama pelaksanan kegiatan kampanye. Sehingga, secara prinsip Bawaslu siap mengawasi kampanye untuk dua paslon (pasangan calon) di Pilkada Kota Semarang 2024,’’ ungkapnya, Rabu (25/9/2024).
Pertama, Bawaslu akan fokus pada pengawasan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar setelah memasuki masa kampanye.
Baca Juga: Kampanye Pilwakot Semarang 2024 Mulai Hari Ini, Berikut Aturannya
2. Identifikasi APK yang melanggar
Deklarasi kampanye di Bekasi dihadiri ribuan simpatisan. (IDN Times/Imam Faishal)"Tentunya, kita ketahui tentang pemasangan alat peraga kampanye, kemarin masa sosialisasi kan belum ada keterikatan secara regulasi. Namun, ketika kampanye sudah dimulai 25 September 2024, APK yang terpasang sudah terikat secara aturan untuk ditertibkan,’’ jelasnya.
Saat ini Bawaslu Kota Semarang sedang mengidentifikasi APK yang melanggar dan melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban.
‘’Kami mengidentifikasi alat peraga yang melanggar, kemudian meneruskan ke KPU. KPU meneruskan ke satpol PP untuk dilakukan rapat koordinasi dan dilakukan penertiban," ujar Arief.
3. Deklarasi anti politik uang di 177 kelurahan
ilustrasi utang (pexels.com/cottonbro studio)Adapun, selain penertiban APK, Bawaslu akan melakukan pengawasan praktik politik uang selama masa kampanye.
“Kami sudah merilis indeks kerawanan pilkada kan, dan politik uang berada di peringkat tertinggi disamping netralitas ASN. Maka, kami sudah deklarasi anti politik uang di 177 kelurahan. Upaya ini bagian dari warning dan pencegahan,” tandasnya.
Sementara, Bawaslu juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing dan menyikapi secara dewasa isu-isu yang memicu gesekan selama masa kampanye. Mengingat hanya ada dua paslon pada Pilwakot Semarang 2024 ini sehingga potensi ketersinggungan tinggi.
Baca Juga: Potensi Kerawanan Netralitas ASN Tinggi di Pilwakot Semarang 2024
