Menantu Gus Mus Sesalkan PBNU Dukung Pemilihan Presiden Lewat MPR

Dianggap sebagai kemunduran demokrasi

Rembang, IDN Times - Tokoh intelektual Islam sedih mendengar kabar usulan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setuju pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal tersebut dinilai sebagai kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Dikunjungi Kapolri, Ketum PBNU: Selama NU Bersama Polisi Negara Aman

1. Menyayangkan sikap PBNU

Menantu Gus Mus Sesalkan PBNU Dukung Pemilihan Presiden Lewat MPRTwitter.com/ulil

Tokoh tersebut adalah Ulil Abshar Abdalla. Ia memberikan komentar atas usulan PBNU itu lewat akun media sosial Twitter pribadinya, Kamis (28/11).

"Saya amat sedih sekali karena PBNU mendukung pemilihan presiden melalui MPR," tulisnya dikutip IDN Times.

2. Tanda sebuah kemunduran demokrasi Indonesia

Menantu Gus Mus Sesalkan PBNU Dukung Pemilihan Presiden Lewat MPRTwitter.com/ulil

Menantu KH Mustofa Bisri itu menilai bahwa pemilihan umum (pemilu) langsung merupakan salah satu capaian penting reformasi Indonesia. Bahkan jika hal itu terlaksana, maka akan menjadi sebuah nilai kemunduran besar bagi Indonesia

"Ini (red: pemilu lewat MPR) adalah kemunduran besar bagi demokrasi. NU tak boleh menjadi bagian dari kekuatan "konservatif" untuk memundurkan demokasi kita," tegasnya.

3. Diplomasi Islam terancam punah

Menantu Gus Mus Sesalkan PBNU Dukung Pemilihan Presiden Lewat MPRTwitter.com/ulil

Pilpres langsung, menurut Ulil juga sebagai salah satu tanda bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis. Sebab selama ini diplomasi keluar yang dilakukan Indonesia selalu menjual Islam khas Indonesia yang ditandai dengan kompatilibitas Islam dan demokrari.

"Kalau pilpres langsung diakhiri, maka diplomasi Islam kita akan "ambyar"!," jelas Ulil.

4. Juga menolak pilkada lewat DPRD

Menantu Gus Mus Sesalkan PBNU Dukung Pemilihan Presiden Lewat MPRTwitter.com/ulil

Ulil juga menolak wacana pemerintah dalam hal itu adalah Kementerian Dalam Negeri, yang akan menggantikan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dengan pilkada melalui DPRD dengan alasan mahalnya biaya pemilu.

"Kalau alasan ini (red: mahal biaya) dipakai, maka ini juga berlaku untuk Pilpres. Apakah Pilpres langsung mau diganti jg?," tutup Ulil.

Baca Juga: Ketum PBNU Said Aqil Siradj: PDIP dan NU Sangat Bersahabat

Topik:

  • Dhana Kencana
  • Bandot Arywono

Berita Terkini Lainnya