Pilkada 2020, PKS Mungkin Lebih Banyak Koalisi dengan PDIP
IDN Times/Dhana Kencana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan kesiapannya untuk beroposisi sendirian bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski demikian, keputusan tersebut belum final, lantaran harus melalui majelis syuro partai.
Selain itu, Presiden PKS, Sohibul Iman juga mengungkapkan kemungkinan koalisi dengan PDIP di daerah untuk Pilkada Serentak 2020.
1. Resminya akan diumumkan majelis syuro
IDN Times/Dhana KencanaKeputusan resmi posisi PKS akan diputuskan melalui majelis syuro partai, pada awal Oktober 2019 mendatang. Namun, suara mayoritas kader PKS meminta untuk berada di luar pemerintah.
"Suara kader di bawah muncul untuk minta tetap berada di luar pemerintahan. Logika sederhananya (beroposisi) juga sebagai bentuk sederhana kepantasan demokrasi. PKS berperan untuk check and balances pada pemerintahan," kata Sohibul di sela-sela menghadiri Bimbingan Teknis Calon Anggota Legislatif Terpilih se-Jawa Tengah, di Hotel Grasia, Semarang, (2/8).
Baca Juga: Jelang Pelantikan, 120 Caleg Terpilih PKS Ikuti Bintek Nasionalisme
2. Tidak ingin mengecewakan pendukung 02
IDN Times/AbdurrahmanKeinginan untuk beroposisi juga untuk mengakomodir para pemilih pasangan calon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dimana PKS mengklaim tidak ingin mengecewakan harapan mereka.
Editor’s picks
"PKS tidak ingin mengecewakan mereka (para pemilih 02). Kalau (partai) yang lain silakan. Kalau semua ke sana, ya kita tetap sendirian (di luar pemerintahan). Heroisme itu kalau sendirian," tambah Sohibul.
3. Yakin akan bersama Gerindra
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariSohibul sendiri telah bertemu dengan Prabowo Subianto ihwal pembahasan keputusan untuk beroposisi. Sohibul juga yakin akan ditemani oleh Gerindra.
"Kayaknya yang siap ada Gerindra dan PKS. Keputusan pak Prabowo juga belum final. Hanya menurut keyakinan saya, pak Prabowo tetap berada di luar bersama PKS," terang Sohubul.
4. Suhu politik di pusat dan daerah berbeda
IDN Times/Dhana KencanaSohibul menampik apabila eskalasi ketegangan koalisi di tingkat pusat atau nasional akan berpengaruh di daerah. Hal itu dicontohkan pada kasus-kasus pilkada, di mana PKS di daerah lebih terbuka (berkoalisi) dengan partai manapun. Termasuk dengan PDIP, Nasdem, dan partai lain.
"Di tingkat nasional dan bawah tidak monolitik. Apa yang terjadi di nasional tidak terjadi di daerah. Kalau di pusat tegang, di bawah rileks. Relaksasinya ada di bawah, yaitu pilkada. Mungkin nanti (Pilkada Serentak 2020) lebih banyak berkoalisi dengan PDIP," ujar Sohibul.
Baca Juga: PKS Yakin Tidak Sendirian di Luar Pemerintah, Bersama Gerindra?
