Bibit Samad Sarankan Hukuman bagi Jaksa yang Kena OTT Diperberat
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Riyanto menyarankan kepada penyidik lembaga antirasuah untuk memperberat hukuman bagi sejumlah jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.
Musababnya, ia menganggap para jaksa telah mencoreng marwah lembaga peradilan dengan melakukan tindak pidana korupsi.
"Yang jelas harus lebih berat dibanding orang sipil, karena mereka itu aparat penegak hukum yang harusnya mengawal hukum, bukannya malah mengkhianati," ungkap Bibit dalam keterangan yang didapat IDN Times, Jumat (23/8).
1. Bibit: Hukum kita sedang sakit, sehingga korupsi semakin merajalela
IDN Times/Fariz FardiantoMenurutnya, apa yang dialami para jaksa selama ini, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sedang tidak baik. Sehingga, katanya, perilaku korupsi tumbuh di mana saja tanpa mengenal siapa orangnya.
"Sekarang hukum kita ini sedang sakit, sehingga korupsi semakin merajalela, karena oknum penegak hukumnya juga gak jalan, malah ikut terlibat," papar pria yang kini didapuk jadi Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) tersebut.
2. Ada lima masalah krusial yang memicu korupsi
ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaBibit menyatakan, saat ini terdapat lima masalah krusial yang memicu perilaku korupsi di Indonesia. Mulai dari adanya sistem pemerintahan yang masih memberi peluang terjadinya korupsi, kemudian moral yang sudah terdegradasi, penanganan hukum yang tidak rasional, pengawasan yang dilakukan aparat yang tidak efektif, serta ketaatan hukum yang rendah.
“Tentunya perlu penanganan kegiatan preventif atau menangani hulu permasalahan. Makanya semua harus dicegah atau melakukan preventif action," cetusnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Jaksa Kena OTT Lagi, Kenapa Kali Ini Ditangani KPK & Bukan Kejakgung?
3. Pemerintah diminta benahi sistem yang berjalan saat ini
IDN Times/Fariz FardiantoIa meminta kepada pemerintah pusat untuk serius menangani kasus korupsi. Salah satunya bisa dengan membenahi masalah sistemnya dan kedua manusianya itu sendiri.
"Karena apa? Kalau sistemnya bagus tapi penegak hukumnya nggak bagus maka sistem itu tidak akan berjalan dengan lancar dan akan jadi sia sia," akunya.
4. Jaksa kena OTT harus dipecat
(Jaksa Eka Safitra keluar mengenakan rompi oranye) ANTARA FOTO/Reno EsnirSedangkan, Ketua GMPK Kota Semarang, Joko Susanto, akan ikut mengawal kasus itu hingga usai. Pihaknya juga menyayangkan ada oknum jaksa yang ikut terlibat dalam kasus suap proyek saluran air di Yogyakarta.
Pihaknya menyarankan, jaksa yang dicokok KPK harus dipecat sebagai hukuman paling berat.
“Kami minta KPK dan Kejagung bertindak tegas dan arahkan kasusnya pada perbuatan tipikor, jangan sampai tindak pidana lain. Kami juga mengajak masyarakat ikut andil mengawal kasus tersebut secara tuntas," kata Joko.
Baca Juga: TP4D, Tim Bentukan Kejaksaan yang Mengawasi Anggaran dan Proyek
