2. PRT dapat jaminan hidup yang layak saat bekerja

SPRT Merdeka Semarang gelar aksi buka payung. (IDN Times/bt)

Lebih lanjut, proses penjajakan saat ini telah dimatangkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti agar para PRT di Kota Atlas secepatnya didata untuk memperoleh kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Nur, ini menjadi awalan yang baik setelah dirinya dan JALA PRT berusaha keras memperjuangkan agar para PRT mendapat jaminan hidup yang layak saat bekerja di rumah majikan. 

"Sebenarnya kalau secara nasional sudah dilakukan sekitar 2019. Tapi untuk tindak lanjut kita untuk wilayah Semarang baru direspon pihak BPJS Ketenagakerjaan di tahun ini," paparnya. 

3. Disosialisasikan saat sekolah Hukum PRT

Koordinator SPRT Merdeka Semarang, Nur Kasanah saat menyosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para PRT di Kampung Kedungjangan Mijen, Semarang. (IDN Times/bt)

Untuk saat ini, Nur berkata telah menyosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para anggotanya saat Sekolah Hukum PRT diadakan di Kampung Kedungjangan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen Semarang. 

Tak kurang ada puluhan bahkan ratusan PRT yang kini menjadi bagian dari SPRT Merdeka Semarang. 

Sosialisasi juga berkaitan dengan pemberian informasi menyeluruh mengenai apa saja manfaat yang didapat ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, berapa banyak iuran yang dibayarkan sampai syarat-syarat lainnya. 

4. JALA PRT catat 1.524 PRT sudah kantongi BPJS Ketenagakerjaan

Aksi peringatan hari pekerja rumah tangga (PRT) Nasional oleh Koalisi Sipil untuk PPRT Rabu (15/2/2023) (dok. IDN Times/Istimewa)

Sementara, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA) PRT mencatat jumlah PRT yang paling banyak tercover BPJS Ketenagakerjaan sampai sekarang berada di area DKI Jakarta. 

Lita Anggraini, Koordinator JALA PRT menyebutkan secara total keseluruhan terdapat 1.524 PRT yang mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. "Totalnya ada 1.524. Dan paling banyak di DKI Jakarta," bebernya kepada IDN Times.

5. Majikan bisa bayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp16.800

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Lita bilang dirinya kini terus mendorong pengesahan UU PPRT guna mengubah harkat hidup para PRT agar mendapat kesetaraan dalam bekerja di sektor informal. 

"Dari UU PPRT maka PRT diakui sebagai pekerja dan ada mandatory pemberi kerja membayar Jamsostek PRT minimal Rp16.800 per bulan," jelasnya. 

Oleh karena itulah, Lita menekankan yang dilakukan JALA PRT selama ini mengimbau kepada majikan melalui surat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengcover PRT yang berorganisasi dan tidak mengikat.

Sedangkan, Arif Arge Dewanto, Kasubag Program Disnakertrans Jateng menambahkan jumlah berapa banyak pekerja informal yang memperoleh kartu BPJS Ketenagakerjaan masih didata ulang. Untuk data terperinci masih diolah bidang ketenagakerjaan. "Sedang kami sampaikan ke bidang lain untuk menginformasikan berapa banyak naker informal yang sudah dapat BPJS Ketenagakerjaan," kata Arge. 

Baca Juga: PRT Semarang Minta Jokowi Segera Sahkan RUU PPRT Sebelum Jabatannya Habis