2. Semua pekerjaan honorer akan dijadikan part time

Ilustrasi perawat ICU RSPP Modular Simprug, Novi Citra Lenggana (Dok. Humas RSPP)

Menurutnya, hampir semua pekerjaan nantinya bisa mempekerjakan pegawai honorer sebagai tenaga part time kecuali untuk posisi manajer atau setingkat kepala instansi. 

Lebih lanjut, ia menuturkan KemenpanRB akan mengkaji lebih mendalam untuk melihat posisi pekerjaan apa saja yang berpotensi dijadikan part time atau yang tidak. 

Akan tetapi, untuk sistem pembayaran gaji pekerja part time akan dihitung sesuai jam kerja masing-masing. "Kami sudah lihat kemungkinan bisa mengadopsi paruh waktu hampir semua pekerjaan kecuali manajer job. Karena seorang manajer bertanggung jawab pada operasionalnya. Kecuali kita temukan jabatan tertentu yang gak bisa. Dengan catatan untuk honor paruh waktu tidak boleh dibayar di bawah standar rentang gaji yang ditentukan. Kita akan cari patokan minimum dan maksimum yang bisa dibayar pemerintah daerah," jelasnya. 

3. KemenpanRB klaim tenaga honorer tidak di-PHK

Ilustrasi guru honorer. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

Pilihan untuk mempekerjakan tenaga honorer sebagai pekerja part time, katanya juga semata untuk menyiasati alokasi anggaran masing-masing pemda yang kian membengkak untuk membayar gaji para ASN. 

Ia khawatir jika anggaran pemda tersedot untuk membayar gaji ASN, maka tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan berbagai alokasi berkaitan dengan perizinan. 

"Karena banyak pemda anggarannya sudah melebihi untuk bayar gaji. Nanti gak ada lagi bangun jalan, perizinan. Nah, kita serahkan ke pemda nanti rentang gaji kita tetapkan nasional. Dalam jangka pendek kita punya persoalan ada 2,3 juta honorer atau non ASN untuk diberi ruang di RUU ASN yang jatuh tempo 20 November. Dengan disetujui UU ini akan ada solusi untuk non ASN tidak terjadi PHK besar dan tidak terjadi pembengkakan anggaran pemerintah karena kita pernah angkat 860 ribu jadi PNS dan itu bukan solusi yang sehat," akunya. 

4. Demi menyesuaikan gik ekonomi

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Selain itu, ia menganggap adanya perluasan konsep pekerja honorer menjadi part time untuk menyesuaikan kemampuan anggaran setiap kantor dinas. 

Pekerja part time juga bisa memilih jenis pekerjaan lain sesuai jam kerja yang diberikan setiap kantor. Untuk kemampuan bekerja mereka akan dihitung sesuai penilaian pada merit sistem. "Penataan non ASN atau honorer yang tidak boleh ada pembengkakan anggaran. Apalagi kan Millennial sekarang banyak bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Ini tuntutan global yang tidak bisa kita bendung. Karena ada gik ekonomi," terangnya. 

5. KemenpanRB: Ada tuntutan pelayanan publik yang cepat, fleksibel dan murah

Deputi Bidang SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Alex Denni bersama Rektor Unnes Prof S Martono saat menjelaskan skema implementasi RUU ASN. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Lebih lanjut, KemenpanRB akan memperkuat merit sistem dengan mengacu pada kepentingan kerja daj kompetensi. Sehingga dengan cara tersebut mampu memperkuat aturan berkerja untuk memperbaiki etos kerja ASN.

"Jadi kalau kemampuan bayarnya Rp300 ribu jam kerjanya disesuaikan dengan kemampuan instansi dan pemerintah daerah. Ini adil buat pegawai instansi pemerintah. Ini mendidik bagi pegawai kita baik itu PNS, PPPK, kalau kinerjanya jelek akan dieliminasi. Lama-lama ASN kita akan lebih profesional peduli kinerja dan pelayanan publik. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu sekarang pelayanan publik yang dituntut lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel," ungkapnya. 

Sedangkan, Rektor Unnes, Prof S Martono memastikan kampusnya selalu berusaha menyiapkan tenaga pendidik yang unggulan dan profesional. 

"Kita rutin kerjasama dengan pemda sekiranya kualitasnya yang cukup bagus bisa direkrut dan sebagainya. Yang intinya kita selalu siapkan tenaga profesional," pungkasnya. 

Baca Juga: Nadiem Tawarkan Program Marketplace Buat Guru Honorer PPPK, Apa Itu?