Tahun Politik, Nana Sudjana Evaluasi Pj Bupati dan Wali Kota di Jateng
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng k
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semaranng, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi para Pj bupati dan wali kota yang terendus mengikuti politik praktis di gelaran Pilpres 2024.
Baca Juga: Dapat Kiriman Beras Impor Kamboja, Nana Sudjana: Buat Mempertahankan Hidup!
1. Pj bupati dan wali kota dilarang terlibat politik praktis
Ganjar Pranowo berjabat tangan dengan Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang. (IDN Times/bt)Perintah dari Jokowi tersebut ia dapatkan setelah ikut dikumpulkan bersama para kepala daerah lainnya di Jakarta belum lama ini.
"Beberapa waktu lalu kami dikumpulkan presiden dan Mendagri, bahwa seluruh ASN termasuk di dalamnya penjabat kepala daerah ini harus netral. Tidak boleh bermain politik praktis. Dan itu akan dievaluasi," ujar Nana, Selasa (7/11/2023).
2. Kinerja Pj bupati dan wali kota dievaluasi setiap tiga bulan
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. (IDN Times/Larasati Rey)Lebih lanjut, menurut Nana setiap tiga bulan sekali semua, nantinya Pj bupati dan wali kota di Jawa Tengah akan dievaluasi terkait kinerjanya.
Editor’s picks
Selain itu, bila dalam perkembangannya ditemukan ASN atau Pj yang terjun atau terlibat politik praktis, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas.
Ia menegaskan bahwa bagi Pj bupati atau wali kota yang kedapatan ikut mendukung kampanye caleg dan capres, maka jabatannya akan dirotasi.
"Pj ini setiap tiga bulan kan selalu ada evaluasi kinerjanya. Apalagi kalau kedapatan terjun ke politik praktis, pasti akan dievaluasi. Makanya kami selalu menekankan itu (netralitas)," ungkap Nana.
3. Para Pj kepala daerah diminta kerja sesuai tupoksinya
Ilustrasi PNS (setkab.go.id)Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan kepada Pj bupati atau Pj wali kota agar menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Termasuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban wilayah masing-masing.
Komitmen netralitas, katanya juga sudah diikrarkan oleh para ASN di lingkungan Pemprov Jateng beberapa waktu lalu.
"Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih tetapi tidak bermain politik praktis," tutupnya.
Baca Juga: Nana Sudjana Perintahkan Kasat Intel dan Pasintel Bergerak Lacak Kerawanan Pemilu 2024
