Trip Dipangkas, Pengelola BRT Semarang Musti Diaudit BPK
Deretan Bus Rapid Trans (BRT) Semarang yang bergiliran menjemput penumpang di ruas Jalan Pemuda. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pengurangan trip perjalanan BRT Semarang pada tahun ini berpotensi merugikan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Bahkan, akses transportasi akan terganggu terutama bagi anak sekolah yang tinggal di sekitar Kecamatan Gunungpati.
1. Warga kehilangan akses transportasi yang terjangkau
Kepala Ombudsman Jateng saat cek perlengkapan APD di gudang KPU Kota Semarang. Dok Humas Ombudsman JatengKepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan untuk menekan kerugian dari operasional BRT sebenarnya tidak harus dengan mengurangi trip perjalanan koridor BRT.
Mestinya Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai pihak yang mengoperasikan armada BRT Semarang melakukan audit yang menyeluruh guna mencari sumber kerugian yang dialami saat ini.
"Jadi, kalau dikatakan rugi ya perlu dilihat tata kelolanya BRT. Apakah sudah ada audit dari tim inspektorat maupun BPK. Kita lihat efisiensi moda transportasi umum gak melulu harus mengurangi trip. Karena kalau jadwal perjalanan BRT dikurangi justru banyak warga atau pelanggan BRT yang kehilangan akses transportasi yang terjangkau," tegasnya saat dikontak IDN Times, Kamis (20/1/2022).
Baca Juga: 4 Trip BRT Semarang Dikurangi Imbas Tak Penuhi Target Selama 2021
2. Pengelola BRT Semarang harus diaudit oleh BPK
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (wartapemeriksa.bpk.go.id)Pihaknya mendorong kepada Dishub Kota Semarang untuk secepatnya mengkaji ulang secara komprehensif supaya dapat mengurai persoalan yang memicu kerugian dalam mengoperasikan BRT.
Editor’s picks
Kajian juga perlu dikerjakan secara akuntabel agar hasilnya valid dan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menggunakan armada BRT.
"Unit pengelola bus rapid Semarang mustinya juga diaudit oleh BPK. Sehingga bisa akuntabel hasilnya. Apalagi transportasi publik kan gak harus profit karena jika perjalanan BRT dikurangi, maka wilayah Gunungpati akses transportasinya jadi berkurang," terangnya.
3. Warga Gunungpati butuh koneksi transportasi menuju perkotaan
Ilustrasi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)Lebih jauh, Farida menuturkan yang harus dievaluasi pada layanan BRT Semarang adalah standar kompetensi operatornya. Diakuinya bahwa keputusan pengurangan trip perjalanan BRT telah merugikan masyarakat yang terlanjur jadi pelanggan BRT.
Pihaknya sejauh ini tak menemukan komplain dari masyarakat soal layanan BRT. Namun banyak keluhan disampaikan lewat akun-akun medsos.
Ia menekankan dalam mengelola transportasi publik yang dibutuhkan yaitu layanan servis terbaik agar dapat memuaskan masyarakat Semarang. Bagi wilayah Gunungpati yang sangat strategis seharusnya memiliki konektivitas BRT yang kuat dan terintegritas dengan perkotaan.
"Tentunya harus dipertimbangkan lagi karena warga Gunungpati membutuhkan koneksi transportasi menuju perkotaan. Ini supaya mobilitas warga tidak terkonsentrasi di Semarang bawah. Lagian Gunungpati kan punya potensi wisata dan kuliner yang jadi daya tarik bagi wisatawan," akunya.
Pihaknya pun berharap supaya ke depan ada pengelolaan BRT Semarang yang bagus dan berkualitas. Dishub kini disarankan berkoordinasi dengan Disdik dan instansi lainnya soal kebijakan operasional BRT Semarang.
Baca Juga: Dear Warga Jateng Jangan Umrah Dulu, Penularan Omicron Cepat, Waspada!
