Pada peringatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan mengangkat tema literasi. Tema ini kemudian menjadi inspirasi lahirnya ide-ide baru, inovasi, kreatifitas pegawai dan kegiatan-kegiatan di seputar tema tersebut.

Inti dari lahirnya tema literasi adalah organisasi ingin mendorong para pegawainya tidak hanya cakap berbicara tetapi juga mampu menuangkan gagasan dalam sebuah tulisan populer yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tujuan yang diinginkan adalah agar program dan output yang dihasilkan pemerintah, khususnya dari Kemenkeu dapat diketahui oleh masyarakat. Bagi pegawai sendiri, program literasi ini juga akan memberikan motivasi untuk lebih banyak membaca, menemukan gagasan baru, mengolah data, menganalisis dan menuangkan dalam tulisan.

Tentu, dorongan itu tidak hanya sebatas himbauan, tetapi diwujudkan dalam bentuk kewajiban yang dikaitkan dengan pencapaian kontrak kinerja tahunan, terutama untuk para pejabat eselon IV dan eselon III pada kantor vertikal. Artinya mau tidak mau pegawai harus membuat satu tulisan dalam satu periode yang ditetapkan. Jika tidak membuat tulisan maka nilai indikator kinerja utama terkait literasi tidak akan mencapai target, alias nilai capaian kinerja pegawai tersebut tidak maksimal.

Pada awalnya tulisan dinilai oleh satu tim penilai, dimana untuk tulisan yang dimuat di media massa akan langsung mendapatkan nilai maksimal. Hal inilah yang kemudian menjadi motivasi bagi para pegawai untuk membuat artikel yang bisa diterbitkan di media massa. Dan ternyata hasilnya sungguh menggembirakan. Sudah banyak tulisan pegawai yang dimuat oleh media lokal atau nasional. Dengan begitu, image branding organisasi terus terbangun dan semakin dikenal. Banyak program yang kemudian bisa tersampaikan kepada masyarakat.

Agar program ini dapat berjalan baik, setelah pencanangan program ini, pelatihan menulis digelar baik oleh Kantor Pusat maupun oleh instansi vertikal dengan mengundang narasumber dari praktisi media maupun pegiat literasi. Hal ini dimaksudkan: organisasi tidak hanya menyuruh pegawai atau mewajibkan pegawai membuat tulisan, tetapi juga membekali pegawai dengan ilmu menulis.

Baca Juga: 7 Cara Asyik Meningkatkan Kerja Otak dengan Brain Gym, Simpel Banget!

Program Literasi Bagi ASN

Sebagai abdi masyarakat, para ASN sejatinya adalah agen pemerintah yang turut bertugas menjelaskan program-program pemerintah yang notabene juga digagas dan dijalankan oleh para ASN. Kemampuan menulis akan membantu ASN melakukan tugas tersebut.

Oleh karena itu, alangkah baiknya program literasi yang dijalankan oleh DJPB tersebut dapat diadopsi dan diimplementasikan pada seluruh ASN, terutama untuk para pejabat administrator dan pengawas. Bagi instansi yang sudah menerapkan kontrak kinerja, program ini dapat menjadi bagian dari Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama yang harus diraih dalam satu periode tertentu. Barangkali Kemenpan-RB dapat menjajaki program ini dengan studi banding terlebih dahulu ke DJPB.

Mengapa program literasi ini penting dan bagus bagi ASN?

Pertama, program menulis ini mendorong setiap pegawai untuk mampu menuangkan informasi dan gagasan dalam bentuk tulisan. Dengan begitu, pegawai akan mempunyai warisan. Apalagi jika tulisannya bagus dan menjadi buku. Penulisnya akan dikenang. Kita mengingat banyak tokoh karena tulisan atau buku-buku yang ia karang. Seperti kata-kata Nyai Ontosoroh kepada Minke dalam novel “Anak Semua Bangsa” karya Pramoedya Ananta Toer:

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."

Kedua, sesuai Undang-undang ASN dan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, pemerintah melakukan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Dengan implementasi jabatan fungsional, program literasi menjadi sangat relevan. Seorang pejabat fungsional dituntut untuk bisa menuliskan laporan, membuat analisis dan menyusun rekomendasi. Persyaratan dan penilaian angka kredit -di banyak jabatan fungsional- dan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, juga mewajibkan untuk membuat buku.

Program literasi ini sedikit demi sedikit akan mendorong orang untuk belajar menulis. Jika tulisannya terkumpul dan banyak, bisa menjadi satu buah buku. Sebelum menulis, pegawai juga dituntut untuk membaca buku dan melakukan riset.

Ketiga, dengan model penilaian tulisan, dimana ada iming-iming nilai yang bagus bagi tulisan yang dimuat di media massa, tentu akan mendorong para pegawai berlomba-lomba untuk mengirimkan tulisannya ke media. Hal ini juga bermanfaat untuk membangun image branding instansi, sehingga semakin dikenal masyarakat atas apa yang dilakukan dan dihasilkan.

Keempat, program literasi yang diimplementasikan dalam kontrak kinerja akan menjadi tantangan bagi pegawai secara pribadi. Karena kontrak kinerja literasi ini tidak membutuhkan "campur tangan" dari staf maupun atasan. Resiko atas kontrak kinerja literasi sepenuhnya ditanggung mandiri, tetapi manfaatnya bisa merembet ke organisasi.

Jadi, program literasi ini sungguh menjadi sebuah tantangan. Apalagi jika setiap tahun target nilainya dinaikkan.

 

Artikel ini merupakan tulisan opini yang ditulis oleh ASN Kanwil DJPb Jateng, Sigid Mulyadi.

Baca Juga: 6 Tips dan Trik Jalani Hobi Biar Jadi Bisnis yang Menguntungkan, Cuan!