Vaksin Gotong Royong Gak Laku di Jateng, Cuma 1 Persen Buruh yang Disuntik

2. Pemerintah dituding menyepelekan kesehatan para buruh

Ia menyatakan pemerintah seolah menyepelekan kondisi kesehatan para buruh pabrik. Alih-alih membantu, katanya pemerintah justru membebani pengusaha padat karya dengan menawari program vaksin gotong royong.

Menurut Frans program vaksin gotong royong dengan kondisi pandemik berkepanjangan justru membebani para pengusaha. Pasalnya, pemerintah melalui Kemenkes mewajibkan pengusaha untuk membayar sendiri untuk mengikuti vaksin gotong royong.

3. Vaksin gotong royong gak laku di Jateng. Harganya kemahalan

Ia menjelaskan mayoritas industri padat karya macam pabrik alas kaki, perkayuan, garmen, pemintalan benang, mebel tidak bisa membayar vaksin gotong royong yang tarifnya dibanderol cukup mahal.

"Kalau di Jakarta memang program vaksin gotong royong bisa dilaksanakan. Tapi di Jawa Tengah program ini saya pastikan gak laku. Karena kita gak sanggup kalau disuruh bayar sendiri. Itungannya kalau sekali suntik kita disuruh keluar duit Rp500 ribu, jadi kalau dua kali suntikan biayanya sudah Rp1 juta. Itu baru satu orang, nah kalau ratusan orang biayanya sangat besar. Jelas kita keberatan mengingat kondisi pabrik padat karya itu kan mayoritas berbasis usaha mikro menengah," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan dengan situasi seperti itu, pihaknya memilih menolak pemberian vaksin gotong royong. Para buruh, katanya kini diberi kebebasan untuk ikut vaksinasi massal yang digelar Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota.