2. Pelaku bisnis menaikkan harga produk barang dan jasa

Ilustrasi bus antar kota. (dok. DAMRI)

‘’Ini artinya secara jangka pendek kenaikan harga BBM sudah direspons oleh beberapa sektor. Pelaku bisnis juga telah menaikkan harga produk dan jasanya. Kemudian, gelombang inflasi akan muncul, tidak hanya pada bulan depan tetapi juga bulan-bulan berikutnya,’’ tuturnya.

Menurut Abra yang juga Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, dari kondisi terus apabila pemerintah tidak melakukan antisipasi, efeknya akan berujung pada kenaikan harga barang lain. Akibatnya, masyarakat yang harus menanggung beban penderitaan dari kenaikan harga BBM.

Untuk diketahui, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun. Kendati demikian, upaya itu tidak dapat menyelesaikan masalah dan tidak mengurangi dampak yang diterima masyarakat.

3. Bansos tidak efektif jika pendapatan masyarakat tidak naik

Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

‘’Dari bantuan sosial itu masyarakat yang berhak akan menerima Rp 150 ribu per bulan. Nilai bantuan itu sangat minim sekali, artinya per hari mereka mendapat kompensasi sebesar Rp5 ribu. Jumlah itu sangat minim sekali untuk kompensasi kenaikan BBM sebesar 30 persen,’’ kata Abra.

Bansos dengan nominal tersebut tidak akan mempunyai efektivitas untuk mengantisipasi kenaikan angka kemiskinan yang akan diumumkan BPS pada bulan Maret tahun 2023 mendatang. Disamping itu, inflasi akan tetap terjadi dan mengerek angka kemiskinan.

‘’Kenaikan garis kemiskinan akan tetap terjadi jika tidak dibarengi kenaikan pendapatan masyarakat. Sebab, tahun ini saja UMR hanya naik 1 persen. Dampak itu tidak hanya akan dialami oleh pekerja formal, tapi juga tenaga kerja informal. Penghasilan mereka akan tertekan dengan tingginya inflasi dan tidak dibarengi penambahan pendapatan. Kondisi itu akan berdampak pada bertambahnya penduduk miskin,’’ tandasnya.

Baca Juga: BLT Minyak Goreng Mulai Cair, Warga Semarang Antre Berjam-jam