Pandemik COVID-19, Dafam Group Rumahkan dan PHK 2.600 Karyawan
Personel Satpol PP memberikan imbauan kepada pelaku usaha tentang pemberlakuan PPKM Mikro di Jalan Saranani, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/7/2021). (ANTARA FOTO/Jojon)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah mengklaim kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diterapkan pemerintah justru mengorbankan para pelaku usaha sektor ekonomi. Sebab, sektor tersebut paling terdampak pandemik COVID-19 yang sudah berjalan selama 17 bulan di Indonesia.
1. Buka tutup PPKM tidak selesaikan masalah pandemik COVID-19
Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)Ketua Hipmi Jateng, Billy Dahlan menyebut sektor ekonomi, khususnya pelaku usaha menjadi yang paling terdampak dari buka tutupnya pemberlakuan PPKM yang tidak tahu kapan akan selesai.
‘’Bukan tidak setuju dengan kebijakan PPKM pemerintah atau tidak percaya dengan COVID-19. Namun, kalau masih terus menerapkan buka tutup PPKM tidak akan ada ujungnya untuk menyelesaikan permasalahan pandemik ini,’’ ungkapnya saat jumpa pers secara daring belum lama ini.
Baca Juga: Ada 119 Pelanggaran Selama PPKM Darurat Semarang: Dari PKL, Mal, Kafe
2. Sektor usaha ambruk hingga PHK karyawan
ilustrasi karyawan kena PHK (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Di sisi lain, Billy menyatakan kebijakan PPKM yang dilakukan tidak terukur dan tidak memiliki target jelas.
"Jika PPKM nanti dibuka tidak ada jaminan penularan COVID-19 akan mengalami penurunan,’’ imbuhnya.
Dari catatannya, selama pandemik virus corona, paling tidak ada 70 perusahaan terdampak. Lalu dari 1.500 anggota Hipmi Jateng, sebanyak 98 persennya terimbas usahanya, termasuk salah satunya Billy.
Mereka bergerak pada bidang pariwisata, retail, advertising, hingga manufacturing, baik sektor nonesensial maupun esensial.
3. Hipmi usul faskes perlu dibenahi pemerintah
Ilustrasi tenaga medis. ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiSebagai Chief Executive Officer (CEO) Dafam Group, ia terang-terangan telah merumahkan 2.000 karyawan dan mem-PHK 600 karyawan. Bahkan, posisi kas perusahaannya juga sudah ludes. Namun sampai saat ini, biaya operasional untuk menghidupi usaha masih terus berjalan.
‘’Gede banget ruginya, perusahaan kami sudah hilang puluhan miliar untuk jual aset buat menutupi operasional usaha,’’ imbuhnya.
Billy mengusulkan adanya pembenahan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan secara optimal oleh pemerintah.
"Dana ratusan juta atau miliar rupiah sebaiknya difokuskan untuk masalah kesehatan, untuk menambah faskes COVID-19 untuk gejala ringan dan sedang, sementara yang berat tetap dirujuk ke rumah sakit agar tidak menumpuk. Masing-masing kabupaten/kota pasti sudah mendapatkan alokasi dalam penambahan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes), maka akan sangat membantu dalam menyiapkan diri saat PPKM dihentikan," tandas Billy.
4. Ada 440 perusahaan di Jateng yang babak belur akibat COVID-19
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng per 17 Juni 2021, selama pandemik COVID-19 sudah ada 440 perusahaan di Jawa Tengah yang terpaksa harus merumahkan dan mem-PHK karyawannya.
Paling tidak ada 11.438 pekerja yang terkena PHK dan 36.132 pekerja harus dirumahkan.
Baca Juga: 90 Ribu Warga Semarang Dapat Bantuan JPS PPKM Darurat: Isi Teh, Mi
