Harga Cukai Rokok Meroket, APTI Minta Dikaji Ulang
ILUSTRASI menjemur tembakau (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pemerintah berencana menaikkan cukai 23 persen pada 2020 mendatang. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bereaksi atas kebijakan tersebut. Salah satunya meminta agar mengkaji ulang, karena kenaikan tersebut dinilai terlalu tinggi.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Naikan Cukai Rokok karena Tak Mau Perokok Nambah
1. Kebijakan kenaikan cukai rokok berimbas pada petani
ANTARA FOTO/Anis EfizudinDalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, APTI secara tegas menyatakan bahwa kenaikan cukai rokok tersebut akan berdampak buruk pada petani tembakau di Indonesia.
Sebab selama ini, petani tembakau masih menjadi penyedia bahan baku paling utama dan belum mendapatkan perlindungan secara utuh, terkait perlindungan maupun budidayanya, pasca panen, serta penjualannya.
"Dampak yang kami (red: petani tembakau) rasakan saat musim panen adalah goyangnya kebijakan industri yang berimbas pada penyerapan bahan baku tembakau nasional," kata Ketua APTI, Agus Parmudji sebagaimana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9).
2. Kenaikannya terlalu tinggi
ANTARA FOTO/Aji StyawanMenyikapi rencana kenaikan cukai rokok tersebut, APTI mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mengkaji ulang atau memperhitungkan kembali jumlah persen kenaikan rokok tersebut.
Karena kenaikan hingga 23 persen dirasa terlalu tinggi.
Bergulirnya rencana tersebut juga berimbas pada terhambatnya proses pembelian tembakau panen oleh industri di daerah-daerah sentra tembakau.
3. Ada pengawasan terhadap produk vape
ANTARA FOTO/Raisan Al FarisiAPTI mengusulkan kepada pemerintah jika tetap menaikkan cukai tersebut, maka kesejahteraan petani tembakau nasional juga ikut naik. Selain itu juga menerapkan kebijakan cukai yang lebih tinggi bagi produk rokok yang penggunaan konten lokalnya sedikit.
"Kami juga minta pemerintah segera membuat kebijakan dan pengawasan tentang beredarnya rokok elektrik atau vape, karena produk tersebut sampai saat ini tidak menggunakan atau menyerap tembakau nasional sebagai bahan baku," imbuh Agus dalam pernyataan yang diterima IDN Times.
APTI memandang apabila usulan tersebut diterima, maka kedaulatan petani tembakau nasional bisa tetap terjaga dan stabilitas penyerapan bahan baku nasional akan meningkat.
Baca Juga: Rencana Tarif Cukai Naik, Wagub Jateng Minta Tak Dikaitkan Dengan PHK
