Buruh Jateng Gak Dapat Libur Akhir Tahun, Was-was Gelombang 3 COVID-19
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mendesak pemerintah daerah ikut meredam risiko gelombang ketiga COVID-19 saat momentum perayaan Natal dan pergantian tahun 2021 nanti.
1. Buruh gak dapat izin liburan Natal dan Tahun Baru
Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi menyatakan seluruh pengusaha di 35 kabupaten/kota telah sepakat mendukung keputusan pemerintah yang meniadakan libur panjang Natal dan Tahun Baru.
"Kita dukung seratus persen upaya pemerintah yang menghapus libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kita pastikan buruh-buruh tidak akan dapat izin libur saat akhir tahun nanti, kecuali yang kita berikan hanya libur dua hari pas Natal dan Tahun Baru. Di luar itu tetap masuk kerja seperti biasanya," kata Frans kepada IDN Times, Rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Nestapa Warga Watusalam Pekalongan, Dibui Usai Protes Limbah Pabrik Sarung
2. Mayoritas pabrik sudah mulai bangkit saat pandemik
Ia mengatakan, dengan melarang para buruh berlibur, maka paling tidak kejadian lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi seperti pascaperayaan Idul Fitri, tidak akan terulang kembali. Lebih lanjut, gelombang ketiga COVID-19 saat ini membayangi para pelaku industri yang mulai bangkit menghadapi pandemik global.
Frans mengklaim sebagian besar persen pabrik di Jawa Tengah mulai menggeliat lagi. Kapasitas produksi pabrik yang beroperasi di Jawa Tengah telah meningkat hingga 80 persen menyusul mulai membaiknya situasi perputaran perekonomian nasional.
"Kita sih yakin sektor industri bisa bangkit lagi. Karena dari 2.000 pabrik manufaktur yang rata-rata padat karya, separuh lebih sudah beroperasi normal. Kapasitas produksinya juga naik jadi 80 persen. Untuk itulah, pemerintah musti serius berusaha meredam gelombang ketiga COVID-19 di akhir tahun," jelasnya.
3. Apindo minta jangan marah ke Jokowi
Frans menyampaikan situasi pandemik yang mulai membaik dengan ditandai adanya penurunan level PPKM, perlu didorong dengan percepatan vaksinasi sekaligus melakukan stabilitas ekonomi di masing-masing daerah.
Ia berkata sebaiknya masyarakat berhenti nyinyir terhadap kebijakan pemerintah karena bangsa Indonesia membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar terlepas dari kesulitan ekonomi.
"Gak usah lagi marah-marah sama pemerintah, saya rasa Pak Jokowi sudah mengambil kebijakan yang bagus buat kita bersama. Lihat saja dengan penurunan level PPKM, orang bisa kerja lagi. Contohnya terlihat di kawasan ekonomi Batang," ujarnya.
Frans berharap pemerintah mengoptimalkan upaya vaksinasi COVID-19 ke daerah yang tidak terjangkau. Ia mengklaim vaksinasi menjadi salah satu langkah memulihkan kondisi Pemda sekaligus meningkatkan kepercayaan investor asing yang akan masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Rawan Gelombang Ketiga COVID-19, Ibadah Natal di Jateng Digelar Luring dan Daring