Sembako Bakal Dibebani Pajak, Pakar Ekonomi Undip: Itu Gak Pantas!
IDN Times/Holy Kartika
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang akan membebani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas sembako menuai polemik. Di Jawa Tengah, sejumlah akademisi mempertanyakan kebijakan yang digulirkan Menkeu tersebut. Musababnya, pengutan pajak bagi sembako yang identik dengan bahan makanan untuk rakyat nantinya justru menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
"Kadang masyarakat zaman sekarang dibuat bingung. Masak makanan rakyat dipajaki 12 persen, kan pada bilang kayak gitu. Dan menurut saya, pengenaan pajak mestinya mempertimbangkan aspek keadilan. Kalau itu dibebankan kepada orang kurang mampu, ya tidak pantas dipungut pajak. Tapi kalau orang kaya harus bayar pajak progresif," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Suharnomo, saat dihubungi IDN Times, Selasa (15/6/2021).
1. Guru Besar Ekonomi Undip minta pemerintah berikan subsidi untuk sembako
ilustrasi bantuan sembako di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri YusufIa mengungkapkan, ketimbang repot-repot merancang kebijakan pajak sembako, seharusnya pemerintah pusat memberikan subsidi yang nyata bagi rakyat Indonesia yang masih terdampak pandemik COVID-19.
Ia menganggap beban pajak untuk sembako yang akan dilakukan pemerintah melalui Menkeu merupakan tindakan yang tak pantas.
"Harusnya pemerintah kasih subsidi dong. Kalu barang mewah ya boleh dipajeki. Maka kalau bikin kebijakan itu musti pilih-pilih, masak makanan rakyat dipajeki ya jelas gak pantas," terang Dekan FEB Undip tersebut.
Baca Juga: Heboh Pajak Sembako, Begini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani
2. Mestinya Menkeu melakukan uji publik yang melibatkan akademisi
ANTARA FOTO/Rajali SaragihLebih lanjut, menurutnya sebelum mengambil kebijakan, pemerintah pusat harus jeli melihat reaksi masyarakat. Ketika menggulirkan PPN untuk sembako, Prof Suharnomo menyatakan yang mesti dilakukan ialah melakukan uji publik.
Uji publik yang dimaksud minimal melibatkan suara akademisi kampus dan pakar-pakar yang punya beragam perspektif. Ia pun menyadari bahwa penerimaan pajak selama pandemik cenderung menurun, namun membebani PPN untuk sembako ia anggap sesuatu yang tidak telat.
"Kalau ada kebijakan menyangkut publik ya harus uji publik. Harus lewat naskah akademik untuk melihat banyak prespektif. Memang nyatanya sektor penerimaan pajak saat ini menurun dan pemerintah berupaya lebih keras lagi mencari sumber baru. Cuma kalau ada uji publiknya itu penting untuk minta pendapat banyak orang sekaligus menjaga harmoniasasi dalam memutuskan sebuah kebijakan," cetusnya.
3. Guru Besar Ekonomi Undip sindir kebijakan pemerintah
www.kampusundip.comPihaknya menyarankan agar Kemenkeu membuat kebijakan yang kongkrit sehingga tidak membingungkan masyarakat di sejumlah daerah. "Karena semua orang saat ini mencari kepastian. Tapi yang ada sekarang sumber resmi lamban memberikan informasi. Yang muncul hanya spekulasi spekulasi yang belum tentu benar," paparnya.
Secara umum, Suharnomo memperkirakan investasi di Indonesia bisa tumbuh positif ketika memasuki Quartal II tahun 2021 nanti. Dengan catatan, semua masyarakat dan pejabat kompak mematuhi protokol kesehatannya.
"Potensi investasi naik di Quartal II sangr besar. Hanya saja yang mesti diperhatikan protokol kesehatannya itu lho. Karena orang menahan investasinya sebab mereka tidak tahu masa depannya kayak apa. Kalau mencermati dari survei indeks investasi nasional, tingkat optimistis orang Indonesia lebih besar ketimbang negara ASEAN lainnya," tegasnya.
Wilayah Jateng, katanya juga diuntungkan dengan tingkat upah yang rendah. Para pekerja dari Jateng dan Jatim juga dikenal terampil dan jadi daya pikat bagi para investor.
"Ditambah lagi, kawasan industri Batang juga sangat menjanjikan. Nilai plus lainnya, Jateng dan dikenal pemasok tenaga kerja yang andal, terampil dan jadi daya tarik bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi," tuturnya.
Baca Juga: Undip Tetap Kuliah Daring di Semester Gasal, Belum Gelar Tatap Muka
4. Guru Besar Unnes: Hati-hati saat menaikan pajak di tengah pandemik
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Sedangkan, Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, Guru Besar Ekonomi Pertanian FE Universitas Negeri Semarang (Unnes) berpendapat bahwa, upaya pemerintah guna menaikkan pajak di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini suatu hal yang wajar. Namun harus dilakukan secara hati-hati karena kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
"Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati maka dapat berpotensi menaikkan inflasi dan semakin menekan daya beli masyarakat. Akibatnya perekonomian menjadi semakin lesu karena konsumsi masyarakat yang menurun," paparnya.
5. Pemerintah pusat mestinya bantu sektor pertanian, farmasi dan UMKM agar survive saat pandemi
Ilustrasi sawah. ANTARA FOTO/Abriawan AbheUntuk saat ini, pemerintah perlu mengambil langkah mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat berkembang di masa pandemik sekaligus menggenjot agar mampu mendorong perekonomian.
Ia menyarankan supaya sektor-sektor yang masih dapat tumbuh di masa pandemik seperti industri pertanian, farmasi, informatika dan sektor lainnya perlu diberikan insentif untuk meningkatkan pertumbuhannya.
Selain itu, Prof Suci berkata upaya untuk mengembangkan UMKM selama pandemik perlu dioptimalkan lagi mengingat UMKM adalah salah satu sektor yang juga berpotensi tumbuh subur.
"Bantuan untuk UMKM perlu difokuskan pada bantuan modal, pelatihan dan bantuan sarana prasarana pendukung inovasi pemasaran. Karena strategi pemasaran UMKM saat pandemik rata-rata melalui digital marketplace sehingga dibutuhkan pelatihan dan dukungan sarpras yang memadai," ujar Prof Suci.
Baca Juga: 1.416 Millennial Lolos Seleksi KIP Kuliah di Unnes, Dapat Uang Rp700 Ribu
