Sri Mulyani Ingatkan Dampak Perang dan Inflasi Beresiko Memicu Disrupsi Suplai
ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Jefri Tarigan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai timbulnya ketidakpastian di dunia global.
Berdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
"Geopolitik kenaikan suku bunga inflasi dunia peperangan itu semua menimbulkan distrupsi sisi suplai. Dan kita harus menjaga ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani usai menghadiri acara kuliah umum bertajuk Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global di Auditorium Prof Sudharto, Undip Tembalang Semarang, Senin (23/10/2023).
Baca Juga: Alumni Undip Pilih Dukung Ganjar, Rektor: Kita Bersih dari Pengaruh Partai
1. Pakai instrumen APBN untuk atasi situasi global yang dinamis
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara sebagai salah satu narasumber kuliah umum bertajuk Kebijakan Fiskal di Tengah Konsstelasi Ketidakpastian Global di Auditorium Prof Sudharto, Kampus Universitas Diponegoro Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)Yang dimaksud Sri Mulyani mengenai disrupsi suplai tak lain adalah gangguan rantai pasok. Ia berkata untuk menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah melalui Kemenkeu akan menggunakan fungsi instrumen APBN.
Pengendalian perekonomian, katanya juga melibatkan pihak Bank Indonesia. Hal ini, menurutnya perlu dilakukan secara cermat, teliti dan akuntabel untuk menghadapi situasi dunia yang saat ini berjalan sangat dinamis.
"Kita gunakan instrumen APBN. Kita kerjasama dengan Bank Indonesia menjaga suasana dunia yang memang terus berjalan dinamis," tambahnya.
2. Sri Mulyani prioritaskan empat sektor
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/Faiz.Untuk memperkuat fiskal dalam negeri, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu lebih memprioritaskan pembiayaan pada program skala nasional di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan SDM dan infrastruktur.
"Di dalam negeri kita prioritaskan program program pembangunan nasional. Apakah itu SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya," akunya.
3. Sri Mulyani berkaca pada pengalaman pandemik
Suasan pandemik penyakit virus korona (COVID-19) di New Delhi, India, Kamis (3/9/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Adnan Abidi)Lebih lanjut, ia menyampaikan menjadi hal yang lumrah ketika kondisi perekonomian nasional mengalami fase naik dan turun. Sehingga ada banyak tantangan yang perlu dihadapi salah satunya seperti keberhasilan membuat perekonomian Indonesia kembali pulih pasca tiga tahun dilanda pandemik COVID-19.
Ia bilang masa pandemik memiliki tantangan yang kompleks. Bangsa Indonesia, katanya saat itu dihadapkan pada persoalan menyelamatkan nyawa jutaan rakyat sekaligus menjaga roda perekonomian dan kekuatan fiskal agar tetap kuat.
"Saat COVID-19 melanda seluruh dunia, Indonesia mampu mengelola situasi yang dahsyat. Gak Indonesia, gak India, gak RRC semuanya mengalami hal ini. Tetapi yang perlu diingat tidak semua negara pulih secara merata dan cepat. Karena pandemik ini bentuk tantangan sangat kompleks. Karena manusia terancam jiwanya, ekonomi terancam lumpuh, keuangan terancam krisis atau kolaps. Dan disitulah APBN hadir," paparnya.
4. Pembangunan SDM jadi hal yang penting
Para peserta seminar kuliah umum yang berasal dari berbagai fakultas di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ia pun mendorong agar ke depan pemerintah tidak hanya menonjolkan pembangunan fisik semata. Melainkan harus menumbuhkan sisi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Di samping itu, penataan layanan birokrasi menjadi hal penting untuk memperlancar regulasi yang berjalan selama ini.
"Pembangunan gak hanya fisik saja. Gak hanya manusia saja. Yang ketiga kalau pemerintah gak jalan ya gak bagus. Sebab itulah, birokrasi menjadi berperan sangat penting dan regulasi juga menjadi penting. Waktu pandemik, keputusan yang dibuat pemerintah adalah tidak boleh defisit 3 persen. Itu yang menyebabkan kita keluarkan UU dan Perppu nomor 20 yang mana boleh dan diizinkan defisit diatas 3 persen," terangnya.
Baca Juga: Cerita Paduan Suara Undip, Akan Bertandang ke Taiwan Nyanyikan 3 Lagu
