Sudah Kerja 15 Tahun, Para PRT di Semarang Gagal Dapat BLT BPJamsostek
Ilustrasi PRT. https://www.piqsels.com/
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Meski telah bekerja bertahun-tahun, tapi nyatanya tak semua orang bisa merasakan bantuan langsung tunai (BLT) dari program BPJS Tenaga Kerja. Salah satunya dirasakan oleh kalangan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Semarang.
Menurut Koordinator SPRT Merdeka Semarang, Nur Kasanah, mayoritas PRT di wilayah Ngaliyan tidak ada satupun yang mendapatkan BLT BPJS Tenaga Kerja yang dijanjikan oleh pemerintah.
"Pas pencairan dana BPJS TK mereka malah gak ada yang dapat. Karena PRT dianggap jadi anggota BPJS dari golongan bukan pekerja penerima upah. Artinya mereka ini luput dari perhatian pemerintah," kata Nur kepada IDN Times, Jumat (28/8/2020).
1. Sebenarnya ada 12 PRT yang sudah urus BPJS Tenaga Kerja secara mandiri
IDN Times/BPJAMSOSTEKLebih lanjut, ia menuturkan sebenarnya tingkat kesadaran para PRT untuk mengurus jaminan kerja sudah cukup baik. Buktinya, lanjut Nur sejumlah PRT memilih membayar sendiri iurannya karena menganggap keberadaan program BPJS sangat penting untuk menunjang aktivitas kerjanya saban hari.
Dari informasi yang didapat dari Serikat PRT Merdeka (SPRT) Semarang, dari 269 anggotanya, ada 12 PRT yang tercover dari BPJS Tenaga Kerja atau dikenal dengan BPJS Jamsostek.
"Situasi yang terjadi saat ini, sudah ada PRT yang ngurus BPJS. Tapi banyak yang belum. Soalnya, majikannya kan gak mau nanggung. Karena majikannya ngerasa sudah ngasih gaji," jelasnya.
Baca Juga: Tragis! Para PRT Dipecat via WA Karena Majikan Takut Tertular COVID-19
2. Gaji PRT dibawah UMR. Tapi beban kerjanya sangat besar
Para PRT saat membagikan masker gratis kepada penumpang bus di Mijen Semarang. Dok SPRT MerdekaIa menyatakan, gaji yang diterima para PRT selama ini tak sepadan dengan beban kerja yang mereka rasakan. Para PRT mendapat gaji dibawah standar UMR. Yaitu kisaran angka Rp800-Rp1 juta per bulan.
"Kalau mereka bayar iuran BPJS sendiri itu sebesar Rp36.800. Sedangkan mereka terima gajiannya setiap bulan Rp800-Rp1 juta. Padahal, kepersertaan BPJS kan jadi kebutuhan mendesak karena PRT punya beban kerja yang penuh resiko. Misalnya rentan tersiram air panas, kena sengatan listrik, jatuh dari sepeda motor dan masih banyak lainnya," terangnya.
"Semua kecelakaan kerja yang dialami PRT gak ada jaminan keselamatannya sama sekali. Kalau cacat mereka yang menanggung sendiri," tambahnya.
3. Tanpa bantuan PRT, majikan tak bisa leluasa bekerja
Ketua Jala PRT Lita Anggraeni saat memberikan pendidikan bagi para PRT di Mijen. Dok SPRT SemarangPihaknya pun mendesak Kemenaker agar lekas mengesahkan RUU PRT tahun ini. Ia berharap supaya pemerintah memberikan jaminan perlindungan pekerja bagi para PRT di seluruh Indonesia terutama Kota Semarang.
Di Semarang, masa kerja PRT sekitar 10-15 tahun. Tak jarang ada PRT yang sudah sepuh sehingga sulit mendapat pekerjaan lainnya. "Mereka masa kerjanya 10-15 tahun. Ada yang lansia juga. Sayangnya, mereka statusnya dianggap pekerja informal. Di sisi lain, peran PRT kan sangat besar. Tanpa bantuan PRT, majikan gak akan bisa leluasa kerja di sektor publik," tukasnya.
Baca Juga: 16 Tahun Terkatung-Katung, RUU PRT Diharapkan Segera Menjadi UU
