PP Muhammadiyah berkomitmen mendukung pemerintah mengawal Pekerja Migran Indonesia (PMI) menempuh jalur prosedural berangkat dan bekerja di luar negeri. (IDN Times/Tunggul Damarjati
Adapun kegiatan FGD Sabtu kemarin menghasilkan beberapa bahasan. Antara lain pentingnya konsolidasi antara Fakultas Kedokteran PTMA dan jejaring rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam merancang model pendidikan spesialis yang adaptif terhadap kebutuhan dalam skema university-based maupun hospital-based.
Model ini diharapkan dapat menjawab tantangan distribusi dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah yang masih kekurangan.
Kedua, pihaknya juga menyoroti perlunya pemetaan sumber daya, termasuk kesiapan SDM, infrastruktur pendidikan, serta rumah sakit pendidikan utama dan afiliasi yang akan terlibat dalam penyelenggaraan PPDS. Muhammadiyah mendorong agar seluruh FK PTMA akselerasi dalam melengkapi dokumen dan persyaratan sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Lalu pentingnya dukungan regulasi internal melalui koordinasi antara Majelis Diktilitbang dan Majelis PKU PP Muhammadiyah dalam mendorong percepatan pendirian PPDS. Sebagai langkah strategis, akan dibentuk satuan khusus atau task force pendirian PPDS yang secara resmi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Agenda FGD ini menjadi langkah Muhammadiyah untuk menegaskan pendirian prodi spesialis bukan hanya cita-cita jangka panjang, tetapi bagian dari roadmap prioritas yang sedang dikawal secara terstruktur melalui sinergi antar PTMA, rumah sakit, dan stakeholder.