Profil Prof Benny Riyanto Ahli Hukum Undip Jadi Komisaris Telkomsat

Tapi tak banyak orang tahu bahwa sosok Benny akhir-akhir ini disibukan dengan pekerjaannya sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Kemenkumham. Hal itu terungkap tatkala IDN Times menghubungi Prof Benny Riyanto melalui sambungan telepon, pada Jumat (23/7/2021). 

Benny mengatakan dirinya mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menduduki jabatan sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan lantaran situasi saat ini yang membutuhkan seorang yang terampil melakukan harmonisasi regulasi.

"Tusi (tugas pokok dan fungsi) saya di Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham untuk mendukung upaya pemerintah yang melaksakan pembangunan nasional. Baik itu mencakup aspek sosial, politik, hukum, keamanan dan ideologi. Itu yang jadi pilarnya. Ternyata pilar hukum menempati satu posisi yang sentral. Apalagi negara kita menghadapi kondisi krisis ditengah pandemik COVID-19," kata Benny. 

Ketika masa pandemik seperti sekarang, ia melihat sektor kesehatan, hukum dan ekonomi jadi sesuatu yang krusial. Menurutnya sektor kesehatan tidak akan bisa dipulihkan kecuali ditopang dengan kekuatan ekonomi. Namun, sektor ekonomi juga tidak akan sukses tanpa penataan hukum yang baik. 

"Maka Presiden kita Pak Jokowi ini sangat cerdas. Beliau sangat paham dan tahu anatomi mana saja yang mesti diperbaiki saat ini. Contohnya dengan adanya investasi bisa meningkatkan lapangan kerja. Maka regulasi hukum inilah yang jadi tumpuannya. Dari sisi pemerintah yang menggerakan hal ini dari Kemenkumham, khususnya di Ditjen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)," jelasnya. 

Pria asli Kota Lunpia ini mengaku penataan regulasi melalui sebuah harmonisasi yang kuat jadi hal yang krusial untuk dijalankan selama pandemik. Ia berkata semua regulasi harus perlu diharmonisasi. 

Salah satu harmonisasi regulasi yang sudah ia wujudkan saat ini ialah adanya pengesahan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law. 

Benny berpendapat sebuah regulasi atau peraturan harus dihindari dari hal-hal yang kontradiktif terhadap kebijakan pemerintah pusat. Atau setidaknya jangan ada yang tumpang tindih. 

"Sebab jangan sampai regulasi itu jadi suatu yang kontradiktif atau tidak mencerminkan nilai Pancasila. Dan jangan sampai tumpang tindih. Itu yang jadi tanggung jawab kita di Kemenkumham. Jadi, salah satu wujud regulasi di tahun lalu, rekan-rekan media juga pasti tahu bahwa sudah ada Omnibus Law. Oleh karenanya, Omnibus Law termasuk perwujudan dari penataan regulasi itu sendiri," urainya.

Tak cuma itu saja pekerjaan rumahnya yang dihadapi mengenai penataan regulasi di bidang kesehatan. Benny bilang harmonisasi perlu dilakukan pada implementasi undang-undang, peraturan presiden dan peraturan menteri. 

Terkait jabatan barunya sebagai Komisaris Telkomsat, Benny mengakui jika jabatan yang ia dapatkan tersebut memang sangat sensitif karena terbentur dengan regulasi yang ada sekarang. 

"Untuk yang di Telkomsat ini masih sensitif. Yang jelas kan ini muaranya pada merah putih. Kita semua ikut bangun negara ini. Dan  bangun dari segala sektornya," terangnya.