Ahmad Luthfi Sepakati Perjanjian Dengan Kementerian PKP, Kebutuhan Perumahan 26.356 Unit
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) di wilayahnya kelar selama lima tahun ke depan.
Saat penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang Jumat kemarin, dirinya mengatakan Jawa Tengah sudah mempunyai program terkait dengan 1 KK 1 rumah layak huni.
Di mana program tersebut sudah dihitung secara fiskal. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh Jawa Tengah bisa selesai kurun waktu 5 tahun ke depan.
“Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan backlog, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data," kata Luthfi.
1. Juga butuh pembiayaan perumahan dari CSR
Pada 2025, penanganan kebutuhan perumahan di Jateng tahun 2025 sebanyak 26.356 unit. Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng untuk 17.000 unit RTLH dan 510 unit backlog; Bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit; dan CSR sebanyak 2.070 unit.
Menurut Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Maka dari itu, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.