Semarang, IDN Times-Sebanyak 177.480 pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Tengah telah menerima dana bantuan sebesar Rp580 miliar sejak 2017 hingga 2019.
Bantuan sebesar itu didapat dari program pembiayaan ultra mikro (Umi) yang dimanfaatkan Pemprov Jateng untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di 35 kabupaten/kota.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sulaimansyah mengaku dengan program Umi, pihaknya bisa membantu pelaku UKM yang kesulitan mengakses dana perbankan umum.
"Untuk itulah, kita namai program ultra mikro untuk menjembatani para pengusaha kelas bawah agar mudah mengakses permodalan," ungkapnya, di sela raker pembiayaan Umi, di Hotel Aston Semarang, Senin (2/9).
Umi, ujarnya dapat memberikan bantuan pembiayaan UKM Rp10 juta per nasabah. Dana tersebut diperoleh dari kucuran anggaran milik tiga perusahaan BUMN.
Ia berharap, program Umi dapat meningkatkan gairah masyarakat Jateng untuk bergelut di dunia UKM dengan memproduksi ragam kerajinan tangan yang bernilai ekonomis tinggi.
"Wirausaha adalah kunci pengurangan kemiskinan di Indonesia," ujar Sulaiman.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyarankan kepada Ditjen Perbendaharaan agar memperkuat layanan dengan membekali peningkatan keterampilan dan pendampingan secara kontinu. Menurut Ganjar modal saja tidak cukup untuk membuat UKM naik kelas.
"Harus ada pendampingan dan pembinaan yang diberikan. Tugas siapa itu, ya pemerintah," akunya.
Ganjar meminta kepada Pemda di seluruh Jawa Tengah untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UKM. Dengan modal yang ada ditambah pendampingan serta pembinaan, bukan tidak mungkin akan banyak UKM di Jateng dapat merambah pasar internasional.
"Sudah banyak UKM kita yang sukses di ekspor, namun tidak sedikit pula yang kurang berhasil. Nah yang kurang berhasil ini harus diajak bicara, didampingi dan dibina agar bisa berkelas ekspor," paparnya.
Peran program pembiayaan dari pemerintah seperti Umi ini lanjut Ganjar sangat tepat untuk mempercepat perkembangan UKM. Untuk itu, lembaga-lembaga pembiayaan pemerintah harus berperan besar dalam membantu masyarakat kecil dalam hal pembiayaan.
"Jangan sampai kalah saing dengan rentenir. Kalau bisa pegawai pembiayaan pemerintah proaktif turun ke lapangan, jangan menunggu mereka mengajukan pinjaman, namun harus berinisiatif memberikan penawaran pinjaman ke mereka,” tutupnya.