Semarang, IDN Times - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Nasional mendesak kepada para konsultan di Indonesia yang tergabung dalam asosiasi profesi Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) untuk segera mengurus e-Sertifikat.
Sebab dari lima ribuan konsultan yang terdaftar, baru sekitar tiga puluh persen yang terdaftar di e-Sertifikat.
Pemberlakuan e-Sertifikat untuk syarat tender akan diberlakukan pada 1 Oktober 2019. Dari 5700 konsultan di 34 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Perkindo, baru 1321 konsultan yang telah terdaftar dalam e-Sertifikat.
Adanya e-Sertifikat juga untuk meminimalisir adanya pemalsuan berkas maupun dokumen, yang kerap dijumpai saat proses tender.
"e-Sertifikat bukan suatu gaya-gayan, tapi suatu kebutuhan. Memang tidak murah, tapi untuk kepentingan bersama. Pemalsuan (dokumen) juga terhindarkan," kata Wakil Ketua III Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Nasional, John Paulus Pantouw dalam sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkindo III, di Semarang, Rabu (4/9) malam.
Para konsultan Indonesia turut diminta mengikuti perkembangan teknologi, agar pekerjaan dapat efisien dan efektif.
"Adanya disrupsi teknologi, turut memaksa pekerjaan konsultan disesuaikan baik cara maupun teknik bekerja," ujar Ketua Umum DPP Perkindo, S. Catur Wibowo.
Catur juga meminta para konsultan untuk menghentikan adanya praktik sewa atau pinjam meminjam bendera maupun perusahaan rental, yang akan berujung pada perkara pidana.
"Daripada pinjam meminjam bendera, lebih baik bekerja sama antarkonsultan," jelasnya.
Dalam rakernas ini, imbuh Catur, akan dibahas dan diperjuangkan hak serta kewajiban konsultan yang kadang diabaikan oleh para pengguna jasa. Seperti tidak adanya penghargaan, kesetaraan, dan keadilan.
"Penghargaan untuk konsultan masih segitu-segitu saja. Malah ada, ngapain mahal-mahal (bayar) untuk konsultan. Ini yang akan diperjuangkan melalui Rakernas," terang Catur.
"Penyedia jasa (konsultan) tetap sebagai pihak yang dikalahkan. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia kena sanksi, namun bila user terlambat membayar tidak ada sanksi atau kompensasi," tambahnya.