Semarang, IDN Times - Kenaikan iuran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diberlakukan pada 1 Januari 2020. Kenaikan dilakukan untuk menutup defisit yang terus terjadi setiap tahun.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa kenaikan tersebut perlu dikomunikasikan dengan masyarakat. Sebab gelombang protes terhadap kenaikan tersebut masih terus berlangsung.
Ganjar Pranowo mengaku mempunyai solusi guna menutup defisit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan lagi program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.
"Apabila daerah diminta, maka bisa menghidupkan kembali bantuan kesehatan atau Jamkesda yang pernah ada. Itu bisa meringankan," kata Ganjar di Wisma Perdamaian Semarang, Kamis (5/9).
Menurut Ganjar, apabila Jamkesda dihidupkan kembali masyarakat tidak akan terbebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS untuk masyarakat tingkat bawah akan memberatkan.
"Yang (kelas) premium mungkin dinaikkan mampu. Yang premium boleh saja. Tapi kalau yang di (kelas) bawah agak berat," imbuh Ganjar.
Sebagai informasi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan untuk mandiri kelas I dan kelas II. Sedangkan kelas III, pengajuan kenaikan iuran ditolak oleh DPR.
Untuk kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Pada kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu.
Iuran tersebut akan diberlakukan pada 1 Januari 2020. Meski demikian, pemberlakuan kenaikan iuran masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.